Dari Piring Makan ke Benteng Pertahanan Bangsa

Bagi negara kepulauan dengan ketergantungan logistik lintas wilayah, krisis pangan bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan. 

Di titik inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan makna strategisnya, bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari arsitektur pertahanan semesta non-militer.

Dalam buku Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa bangsa besar bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, tetapi karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi. 

Pandangan ini menjadi fondasi cara berpikir pertahanan yang holistik bahwa kekuatan negara bertumpu pada kualitas manusia dan daya tahan sistemnya.

MBG, dalam konteks ini, adalah investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Anak-anak dengan gizi cukup hari ini adalah tenaga kerja, prajurit, ilmuwan, dan warga negara tangguh di masa depan. Tanpa fondasi gizi, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban strategis.

Di sisi lain, MBG menciptakan tenaga kerja baru melalui dapur-dapur pangan yang tersebar di berbagai daerah. 

Dapur MBG berfungsi sebagai simpul ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, menggerakkan UMKM pangan, dan memperkuat ekonomi rakyat. Ini sejalan dengan gagasan Prabowo bahwa kemandirian bangsa harus dibangun dari produksi nasional, bukan impor permanen.

Lebih strategis lagi, MBG membangun ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah. Prinsip pasokan dari sekitar dapur mendorong setiap daerah dan pulau untuk berdikari. 

Kalimantan, misalnya, harus mampu memenuhi kebutuhan beras, telur, dan dagingnya sendiri. Dalam logika perang non-senjata, ketahanan logistik dan pangan adalah garis pertahanan pertama.

Dalam berbagai pidatonya, Prabowo berulang kali mengingatkan bahwa perang modern sering dimenangkan tanpa tembakan, cukup dengan memutus suplai pangan dan energi. Dengan ketahanan pangan regional yang kuat, Indonesia tidak mudah diguncang konflik global.

Dengan demikian, MBG bukan hanya soal makan gratis, tetapi tentang menjaga bangsa tetap hidup, stabil, dan berdaulat.

Hendarsam Marantoko
Direktur Eksekutif Garuda Institute