Namun pemerintahan baru PM Ismail Sabri tampaknya masih dianggap sebagai bagian dari koalisi Perikatan Nasional yang dibentuk mantan PM Muhyiddin Yassin. Terlebih Ismail Sabri merupakan pernah menjabat sebagai Wakil PM, Menteri Senior, dan Menteri Pertahanan era Kabinet Muhyiddin.
Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan menegaskan, pemerintahan PM Ismail Sabri sendiri bukan bagian dari koalisi tersebut.
"Aliansi tersebut (Perikatan Nasional) terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PAS, Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Sabah STAR (dan SAPP). Barisan Nasional, Gabungan Parti Serawak (GPS), dan Parti Bersatu Serawak (PBS) bukan anggota," tegasnya, seperti dikutip
The Star.
Anggota dewan tertinggi UMNO, Abdul Rahman Dahlan menekankan, denagn penunjukkan secara resmi Ismail Sabri sebagai PM Malaysia ke-9, maka pemerintahan federal yang dipimpin Perikatan Nasional telah berakhir.
"Bahkan sebelum ini, Barisan (Nasional) bukan anggota komponen koalisi," ujarnya, merujuk pada pencabutan dukungan UMNO terhadap pemerintahan Muhyiddin beberapa waktu lalu yang memicu pengunduran dirinya karena kehilangan suara mayoritas di parlemen.
Kebingungan mengenai status pemerintahan PM Ismail Sabri tampaknya muncul setelah Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin pada Sabtu mengatakan, pihaknya akan memastikan pemerintahan Ismail Sabri dapat melanjutkan program dan rencana penanganan pandemi Covid-19 era sebelumnya.
Muhyiddin juga mengatakan ia akan terus membantu pemerintahan Perikatan Nasional, khususnya selama pemulihan nasional akibat pandemi Covid-19.
Ismail Sabri ditunjuk menggantikan Muhyiddin oleh Yang Dipertuan Agung dan diresmikan pada Sabtu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: