Laporan tahunan tersebut menyoroti sejumlah kasus, termasuk Covid-19 yang berubah menjadi tragedi kemanusiaan, kekacauan dalam demokrasi Amerika yang tercermin dengan jelas dalam kerusuhan Capitol, dan diskriminasi yang berkembang baru-baru ini terhadap etnis minoritas.
Dalam tujuh bab utama, laporan berisi 15.000 kata itu dimulai dengan kutipan terkenal "I can't breathe!" oleh George Floyd, seorang Afrika-Amerika yang meninggal setelah seorang polisi kulit putih berlutut di lehernya, dan telah memicu protes nasional.
"Namun, kerusakan paling mencolok dalam situasi hak asasi manusia di AS adalah kegagalan pemerintahannya dalam menangani epidemi Covid-19," kata laporan itu, seperti dikutip dari
Global Times.
Pada akhir Februari 2021, AS, rumah bagi kurang dari 5 persen populasi dunia, menyumbang lebih dari seperempat kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di dunia dan hampir seperlima kematian global akibat penyakit tersebut. Lebih dari 500.000 orang Amerika kehilangan nyawa karena virus.
China biasanya menerbitkan laporan tahunan tentang situasi hak asasi manusia AS sebagai tanggapan atas laporan tahunan Amerika tentang praktik hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS setiap tahun. Namun, tahun ini, dalam lingkungan geopolitik yang semakin kompleks, pemerintah China berinisiatif mengeluarkan laporannya terlebih dahulu.
Laporan terbaru yang dikeluarkan China tersebut berfokus pada epidemi Covid-19 yang telah menjadi tragedi kemanusiaan akibat kegagalan pemerintahan politisi AS, memperbesar kekacauan dalam demokrasi Amerika.
Laporan itu juga menunjukkan bahwa ada jumlah rekor penembakan senjata, sementara kepercayaan masyarakat Amerika terhadap ketertiban sosial memudar pada tahun 2020.
Tepat pada hari Senin (22/3), sebuah insiden penembakan baru terjadi di Colorado, menyebabkan kematian sedikitnya 10 orang. Juga penembakan sebelumnya di Atlanta yang menewaskan delapan orang.
Orang Amerika membeli 23 juta senjata pada 2020 di tengah epidemi yang tidak terkendali. AS juga mengalami lonjakan protes rasial dan konflik terkait pemilihan presiden, menurut laporan itu.
Laporan itu keluar di tengah perang sanksi antara China dengan Uni Eropa dan sejumlah negara Barat termasuk AS, Inggris, dan Kanada terkait masalah pelanggaran HAM di Xinjiang.
Lewat sanksinya, UE menargetkan empat pejabat senior di Xinjiang. mereka melakukan pembekuan aset para pejabat dan larangan untuk berpergian di dalam blok tersebut. Warga negara dan perusahaan Eropa juga tidak diizinkan memberi mereka bantuan keuangan.
Sanksi tersebut telah dibalas oleh China terhadap terhadap 10 orang dan empat institusi, termasuk lima anggota Parlemen Eropa.
Di tengah tekanan yang meningkat dari Amerika dan sekutunya terkait Xinjiang dan masalah domestik lainnya, China menerbitkan laporan situasi hak asasi manusia AS tahunan pada Rabu (24/3) waktu setempat. 
BERITA TERKAIT: