Melalui sebuah pernyataan pada Kamis (18/2), Gakharia mengatakan langkah tersebut diambil karena ketidaksepakatan di dalam koalisi mengenai perintah penangkapan pemimpin oposisi dari partai United National Movement (UNM), Nika Melia.
"Sayangnya saya tidak dapat mencapai konsensus dengan tim saya mengenai masalah ini. Jadi saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri," kata Gakharia, seperti dikutip
Deutsche Welle.
Lebih lanjut, Gakharia berharap pengunduran dirinya dapat mengurangi polarisasi politik di Georgia. Lantaran menurutnya, perseteruan politik dalam pemerintahan akan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan kehidupan rakyat.
Melia ditangkap karena memimpin kerusuhan dan protes anti-Rusia pada Juni 2019. Ia kemudian dibebaskan dengan jaminan 9 ribu dolar AS dengan syarat wajib memakai gelang pemantau.
Tetapi pada November 2020, Melia melepas gelang tersebut selama aksi protes setelah pemilu legislatif yang tidak diakui oleh oposisi.
Tindakan tersebut membuat pengadilan merevisi persyaratan pembebasan Melia dan memberlakukan jaminan baru.
Awal pekan ini, kekebalan parlemen Melia dicabut karena tidak membayar jaminan. Pangadilan Kota Tbilisi memutuskan untuk memasukan Melia ke balik jeruji besi.
Namun seiring dengan pengunduran diri Gakharia, Kementerian Dalam Negeri menunda penahanan Melia.
Perdana Menteri Georgia, Giorgi Gakharia mengumumkan pengunduran diri karena kisruh politik yang tidak berkesudahan sejak pemilihan legislatif pada Oktober 2020. 
