Andrews menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China untuk mendukung Belt and Road Initiative senilai 1,5 triliun dolar pada tahun 2018, menjadikan Victoria satu-satunya pemerintah di negara Australia yang melakukannya.
Perjanjian tersebut telah lama menjadi kontroversi, apalagi Pemerintah Federal secara konsisten skeptis tentang motif China.
Namun, Andrews mengatakan bahwa masalah diplomatik antara Australia dan China tidak boleh menghalangi perjanjian perdagangan.
“Saya fokus untuk memasukkan sebanyak mungkin produk dari Victoria ke pasar besar,†katanya, seperti dikutip dari
9News, Rabu (25/11).
“Tidak ada pasar yang lebih besar dari China. Akan ada perbedaan. Anda harus memisahkan masalah diplomatik ini di mana Anda bisa dari perdagangan kami,†lanjutnya.
“Ini adalah kepentingan kami untuk memiliki lebih banyak produk ke China dan Eropa dan negara-negara Asia kami,†kata Andrews.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menggambarkan perjanjian Belt and Road sebagai inisiatif propaganda dari China.
“Victoria perlu menjelaskan mengapa mereka menjadi satu-satunya negara bagian di negara itu yang menandatangani perjanjian ini,†katanya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: