Keputusan itu muncul dari perjanjian yang ditengahi Gedung Putih antara dua negara Balkan yang selama ini bermusuhan. Presiden Donald Trump, yang mengumumkan kesepakatan normalisasi Serbia-Kosovo untuk menormalkan hubungan ekonomi dua negara yang telah terputus selama perang dua dekade lalu, merasa gembira dengan peristiwa bersejarah ini.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kegembiraannya atas keputusan Kosovo dan Serbia, menyusul pengakuan Washington atas Yerusalem yang diperebutkan sebagai ibu kota Israel hampir tiga tahun lalu.
"Saya ingin berterima kasih kepada teman saya, Presiden Trump, atas kontribusinya dalam pencapaian ini," kata Netanyahu, seperti dikutip dari France24, Sabtu (5/9).
Itu adalah berita besar kedua dari Washington dalam sebulan bagi Israel di bidang diplomatik.
Warga Palestina bereaksi dengan sinisme tentang pengumuman Kosovo dan Serbia. Mereka kecewa bahwa dua negara itu lebih mendukung prospek terpilihnya kembali Trump dalam dua bulan sambil menjadikan mereka korban.
"Palestina telah menjadi korban ambisi pemilihan Presiden Trump, yang timnya akan mengambil tindakan apa pun, tidak peduli seberapa merusak perdamaian untuk mencapai pemilihan ulangnya pada bulan November," kata Saeb Erekat, sekretaris jenderal dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam Tweetnya.
"Ini, seperti perjanjian UEA-Israel, bukan tentang Perdamaian Timur Tengah," tambahnya.
"Apa lagi yang akan dilakukan Trump untuk Israel sebelum November?" kata Hanan Ashrawi, salah seorang pejabat senior Palestina.
Penasihat senior Trump yang juga menantu laki-lakinya Jared Kushner yang jadi pemain kunci dalam negosiasi Timur Tengah, mengatakan langkah itu memajukan perdamaian dan membuat orang Amerika lebih aman.
"Terobosan hari ini benar-benar bersejarah," kata Kushner di Gedung Putih.
"Ini hanyalah bagian lain yang dapat ditulis oleh pemerintahan ini untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman dan damai," katanya.
Secara tradisional, sebagian besar misi diplomatik di Israel berada di Tel Aviv karena negara-negara tetap netral atas kota Yerusalem yang disengketakan dan dianggap kota suci bagi tiga agama, sampai statusnya dapat diselesaikan dalam kesepakatan damai Israel-Palestina.
Israel menguasai Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan kemudian mencaploknya dalam gerakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Israel menganggap kota itu sebagai ibu kota yang tidak terbagi, tetapi orang-orang Palestina melihat sebagian besar wilayah Arab di timur Yerusalem, termasuk Kota Tua dengan situs-situs sucinya, sebagai ibu kota negara masa depan mereka yang diduduki secara ilegal.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, mitra ekonomi utama Israel, mengatakan status akhir kota itu harus dinegosiasikan antara Israel dan Palestina, dan mengatakan bahwa sampai saat itu negara-negara tidak boleh menempatkan kedutaan mereka di sana.
Trump pada Desember 2017 telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota itu.
Keputusan tersebut memicu kemarahan Palestina dan gelombang kejut diplomatik. Sejauh ini hanya Guatemala yang mengikuti jejaknya, juga membuka misi diplomatiknya di kota suci itu pada Mei 2018.
Israel mencetak dua keuntungan diplomatik sekaligus dari normalisasi ekonomi Serbia-Kosovo. Kosovo setuju untuk mengakui negara Yahudi dan Serbia akan memindahkan kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem pada Jumat (4/9). Membuat kekecewaan yang dalam untuk Palestina. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: