Dalam pengumumannya, Rouhani menjelaskan bahwa tujuan dari anggaran perlawanan itu adalah untuk mereduksi kesulitan yang muncul akibat sanksi dari Amerika Serikat. Negara tersebut diketahui saat ini tengah berjuang melawan penurunan ekonomi yang tajam dengan mata uang yang jatuh serta inflasi di atas 40 persen dan kenaikan harga impor.
Sementara itu, sanksi Amerika Serikat diberlakukan pada Mei tahun lalu dalam sengketa yang berpusat pada program nuklir Iran, termasuk embargo pada sektor minyak penting. Melalui sanksi, Amerika Serikat bertujuan untuk mengurangi penjualan minyak Iran menjadi nol. Hal itu sejalan dengan kampanye tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Iran.
Rouhani mengatakan kepada Parlemen bahwa anggaran perlawanan itu mencakup kenaikan upah sektor publik 15 persen.
"(Ini) adalah anggaran perlawanan dan ketekunan terhadap sanksi," kata Rouhani.
"Hal itu akan mengumumkan kepada dunia bahwa meskipun ada sanksi, kami akan mengelola negara, terutama dalam hal minyak," tambahnya, seperti dimuat
Al Jazeera.
Rouhani mengatakan, anggaran 4,845 triliun rial atau setara dengan 39 miliar dolar AS dirancang untuk membantu rakyat Iran mengatasi kesulitan ekonomi.
Anggaran itu dibuat atas dasar prediksi bahwa pendapatan minyak Iran turun 40 persen.
"Kami tahu bahwa di bawah situasi sanksi dan tekanan, orang-orang dalam kesulitan. Kami tahu daya beli masyarakat telah menurun," kata Rouhani.
"Ekspor kita, impor kita, transfer uang, devisa kita menghadapi banyak masalah. Kita semua tahu bahwa kita menghadapi masalah dalam mengekspor minyak. Namun pada saat yang sama, kita berusaha untuk mengurangi kesulitan mata pencaharian masyarakat," tegasnya.
Rouhani menambahkan, meskipun ada sanksi Amerika Serikat, pemerintahnya memperkirakan bahwa ekonomi non-minyak Iran akan positif tahun ini.
"Bertolak belakang dengan apa yang orang Amerika pikirkan, bahwa dengan tekanan sanksi, ekonomi negara kita akan menghadapi masalah, alhamdulillah kita telah memilih jalan yang benar dan kita bergerak maju," katanya.
Draf anggaran untuk tahun keuangan yang dimulai akhir Maret 2020 itu harus terlebih dahulu diteliti dan dipilih oleh Parlemen.
BERITA TERKAIT: