Dokumen itu pertama kali dibocorkan oleh Konsorsium Internasional Investigative Journalists (ICIJ), yang bekerja dengan sejumlah mitra, termasuk
BBC Panorama dan surat kabar
The Guardian di Inggris.
Dalam dokumen-dokumen itu diungkapkan soal bagaimana para tahanan dikurung, diindoktrinasi dan dihukum.
Dokumen-dokumen pemerintah China yang bocor, yang diberi label oleh ICIJ sebagai
"The China Cables", mencakup memo sembilan halaman yang dikirim pada 2017 oleh Zhu Hailun, yang saat itu menjabat sebagai wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan pejabat keamanan top kawasan itu. Memo itu ditujukan kepada para petugas yang menjalankan kamp-kamp.
Memo itu berisi instruksi bahwa kamp harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin yang ketat, hukuman dan tidak boleh ada yang berhasil lari.
Selain itu, dokumen-dokumen itu mengungkapkan bagaimana setiap aspek kehidupan tahanan dipantau dan dikendalikan. Dokumen itu menyebut para tahanan sebagai "siswa".
"Para siswa harus memiliki posisi tempat tidur tetap, posisi antrian tetap, kursi kelas tetap, dan posisi tetap selama pekerjaan keterampilan, dan sangat dilarang untuk diubah," begitu kutipan dokumen tersebut.
"Menerapkan norma perilaku dan persyaratan disiplin untuk bangun, menelepon, mencuci, pergi ke toilet, mengatur dan mengurus rumah tangga, makan, belajar, tidur, menutup pintu dan sebagainya," tambahnya.
Inggris khawatir dengan kondisi di Xinjiang pasca kebocoran dokumen tersebut.
"Kami memiliki keprihatinan serius tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan meningkatnya tindakan keras pemerintah China, khususnya penahanan ekstra-yudisial terhadap lebih dari satu juta Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya," kata juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris seperti dimuat
BBC.
"Inggris terus menyerukan China untuk memungkinkan pengamat PBB akses langsung dan tidak terbatas ke wilayah tersebut," tegasnya.
Sementara itu, Dutabesar China untuk Inggris Liu Xiaoming menampik kebocoran itu dan menilainya sebagai laporan palsu.
Inggris mendesak China untuk memberikan akses kepada pengamat PBB ke wilayah Xinjiang. Desakan ini muncul setelah ada kebocoran dokumen yang mengungkapkan soal bagaimana otoritas keamanan China mengatur ketat ratusan ribu warga muslim Uighur di kamp-kamp penahanan. 
BERITA TERKAIT: