Trump Tuduh China Kantongi Data 220 Juta Pemilih AS, Isu Intervensi Pemilu Mencuat Lagi

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump mengumumkan deklasifikasi sejumlah dokumen intelijen yang menurutnya membuktikan Beijing memiliki akses terhadap ratusan juta data pemilih Amerika.

Trump mengklaim dokumen tersebut menunjukkan bahwa China secara ilegal memperoleh sekitar 220 juta data pemilih AS yang berisi nama, alamat, serta informasi lain yang digunakan dalam proses registrasi pemilih. 

Dia juga menuduh komunitas intelijen AS sengaja menutup-nutupi aktivitas China tersebut dari publik.

Namun, klaim Trump bertolak belakang dengan hasil penilaian resmi komunitas intelijen Amerika Serikat pada 2021. 

Laporan yang disusun di bawah kepemimpinan Direktur Intelijen Nasional saat itu, John Ratcliffe, menyimpulkan tidak ada indikasi aktor asing berupaya mengubah ataupun berhasil memengaruhi aspek teknis Pemilu Presiden 2020, termasuk data pemilih, surat suara, penghitungan suara, maupun hasil akhir pemilu.

Menjelang pidato Trump, sejumlah pejabat Gedung Putih dilaporkan telah mengkhawatirkan bahwa pembukaan dokumen tersebut dapat menyesatkan publik. 

Sementara itu, Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington Liu Chang membantah keras tuduhan tersebut. 

"Trump menuduh China melakukan campur tangan dalam pemilu 2020, yang bertentangan dengan temuan intelijen AS," tegasnya, dikutip Jumat, 17 Juli 2026.

Klaim Trump menuai kritik keras dari kubu Demokrat. Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, Mark Warner mengatakan data yang dikeluarkan tidaklah benar dan sudah dibantah dengan jelas oleh badan intelijen AS sendiri.

"Pernyataan mengejutkan Trump tentang China sama sekali tidak benar. Faktanya, badan intelijen kita sepakat bahwa China bahkan tidak mencoba mengubah satu suara pun dalam pemilihan 2020," tegasnya. 

Di sisi lain, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik John Thune memilih mengalihkan fokus ke pemilu mendatang.

"Satu-satunya yang bisa saya sampaikan adalah, kami fokus pada pemilihan umum 2026, setidaknya saya, dan saya rasa sebagian besar kolega saya juga demikian," kata dia.  

Pidato Trump disampaikan ketika AS bersiap menghadapi pemilu paruh waktu 2026. 

Trump terus mendorong Kongres mengesahkan aturan baru yang memperketat persyaratan identitas dan kewarganegaraan pemilih, sementara Partai Demokrat menilai isu keamanan pemilu kembali diangkat sebagai bagian dari strategi politik menjelang perebutan mayoritas di Kongres.