Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Nuning Yakin Poros Maritim Jokowi Makin Kuat

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>

LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jumat, 04 Januari 2019, 10:39 WIB

Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Nuning Yakin Poros Maritim Jokowi Makin Kuat

Susaningtyas NH Kertopati/Net

. Republik Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Praktis hal tersebut semakin menguatkan visi presiden untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia.

BERITA TERKAIT:

Demikian dikatakan pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati dalam pesan tertulis kepada redaksi, Jumat (4/1).

"Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB terutama terkait implementasi pilar keempat dan kelima yaitu mewujudkan diplomasi dan pertahanan maritim yang andal," ujar Nuning biasa disapa.

Sambung dia, pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power.

"Seperti kita ketahui hard power ditempuh melalui Program MEF sedangkan soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim. Sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan," tutur Nuning.

Mantan Anggota Komisi I DPR ini menyebut dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik. Hal itu pun sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif kita.

"Para diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982," tutup Nuning. [rus]