Juru bicara pemerintah utama Myanmar Zaw Htay mengatakan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di media pemerintah, seperti dikutip
Reuters, bahwa tuduhan itu palsu.
"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," tegas Htay.
Dia menambahkan bahwa Myanmar tidak mengizinkan para peneliti Amerika Serikat masuk ke negara itu. Karena itulah Myanmar menyangsikan laporan PBB itu.
"Itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," tambahnya.
Lebih lanjut dia menambahan bahwa Myanmar memiliki nol toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah membentuk Komisi Penyelidikan untuk menanggapi "tuduhan palsu" yang dibuat oleh PBB dan masyarakat internasional lainnya.
"Jika ada kasus terhadap hak asasi manusia, berikan saja kami bukti kuat, catatan dan tanggal sehingga kami dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan," tegasnya.
[mel]
BERITA TERKAIT: