Penilaian tersebut disampaikan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam acara peringatan Hari Nasional Republik Islam Iran sekaligus Peringatan ke-47 Kemenangan Revolusi Islam Iran di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa malam, 10 Februari 2026.
Menurut Dubes Boroujerdi, sikap AS yang dinilai berpihak pada Israel membuat peran negara tersebut sebagai penengah konflik di Gaza patut dipertanyakan.
“Kami menilai upaya tersebut tidak akan berhasil, karena rezim Zionis Israel merupakan pihak yang melakukan pendudukan wilayah. Rezim tersebut didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat,” ujar Boroujerdi.
Dubes menegaskan bahwa peran mediator harus dipegang pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap konflik yang berlangsung.
“Mereka sudah memiliki pihak tertentu, dan jika mereka memiliki pihak tertentu, mereka tidak berhak untuk berbicara tentang mediasi atau proses perdamaian atau dewan atau hal semacam itu,” tegasnya.
Boroujerdi menambahkan bahwa proses perdamaian di Gaza seharusnya melibatkan negara atau lembaga internasional yang benar-benar netral. Pendekatan tersebut lebih berpotensi menciptakan solusi berkelanjutan bagi kawasan yang selama ini dilanda konflik berkepanjangan.
“Kami percaya jika ada perdamaian yang akan terjadi di Gaza atau wilayah yang diduduki, itu harus berasal dari negara-negara netral atau organisasi internasional netral,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia juga menyampaikan keraguan Iran terhadap komitmen Israel dalam menerima berbagai skema penyelesaian konflik, termasuk solusi dua negara.
Menurutnya, rekam jejak konflik yang panjang menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan stabilitas kawasan.
“Dengan rekam jejak tersebut, sulit untuk mempercayai bahwa rezim pendudukan ini akan menerima solusi dua negara, gencatan senjata, atau perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan,” kata dia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan inisiatif Board of Peace dalam forum World Economic Forum di Davos, Swiss pada 22 Januari lalu. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan bergabung dalam dewan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Gedung Putih berencana menggelar konferensi tingkat tinggi yang mempertemukan para pemimpin negara anggota Board of Peace pada 19 Februari 2026.
Agenda utama pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mendorong fase kedua gencatan senjata di Gaza, yang hingga kini masih berada dalam situasi rapuh.
Amerika Serikat dinilai tidak memiliki legitimasi untuk memimpin inisiatif perdamaian melalui pembentukan Board of Peace di Gaza karena keberpihakannya terhadap Israel. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: