Pertanyaan semacam ini adalah kali pertama dimunculkan sejak tahun 1950.
Para pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan data akan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya dan menegakkan undang-undang pemilih yang dirancang untuk mencegah diskriminasi.
Sensus tersebut diamanatkan di bawah konstitusi Amerika Serikat dan berlangsung setiap 10 tahun sekali untuk menghitung setiap penduduk.
Namun kritik bermunculan dan mengatakan pemerintahan Republik bertujuan untuk mengubah keseimbangan politik kekuasaan di peta legislatif.
Data sensus akan digunakan untuk membantu pemerintah Amerika Serikat dalam menghitung distribusi dana dan menyusun distrik untuk pemilihan negara bagian dan lokal.
Negara-negara demokratis dengan populasi imigran yang besar biasanya tidak memasukkan pertanyaan soal kewarganegaraan karena akan membuat lebih sedikit orang akan berpartisipasi.
Sementara itu, Kristen Clarke, ketua Komite Pengacara untuk Hak Sipil Berdasarkan Undang-Undang, mengatakan kepada kantor berita
Reuters bahwa pertanyaan itu memaparkan posisi kebijakan xenophobia dan anti-imigran dari pemerintahan Trump.
Menanggapi rencana tersebut, pemerintah California dan New York bersumpah akan menuntut untuk memblokir langkah itu, dengan mengatakan itu akan menghalangi imigran untuk berpartisipasi. Demikian seperti dimuat
BBC.
[mel]
BERITA TERKAIT: