Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa ia ingin mengurangi jumlah kehamilan yang tidak diinginkan, terutama di kalangan orang miskin.
Perintah eksekutif itu diperkirakan akan menuai perlawanan terutama dari Gereja Katolik Roma.
Di Filipina sendiri diketahui lebih dari 80 persen di antaranya merupakan penganut Katolik Roma.
Diketahui bahwa presiden Filipina sebelumnya harus berjuang selama bertahun-tahun untuk meluluskan aturan yang memperluas penggunaan alat kontrasepsi di negara tersebut.
Namun Mahkamah Agung menempatkan larangan sementara distribusi implan kontrasepsi di bawah larangan hukum pada tahun 2015 setelah adanya keluhan dari kelompok anti-aborsi.
Sementara itu menurut Sekretaris Perencanaan Ekonomi Ernesto Pernia mengatakan bahwa dorongan untuk mencapai "nol kebutuhan yang belum terpenuhi untuk KB" adalah bagian penting dari rencana FIlipina untuk mengurangi kemiskinan.
Pemerintah Filipina menargetkan pemotongan angka kemiskinan menjadi 13 persen pada tahun 2022 dari angka 21,6 persen pada tahun lalu.
Rencana pemberian kontrasepsi gratis itu diyakini pro-kehidupan, pro-perempuan, pro-anak, dan pro-pembangunan ekonomi,
Perintah eksekutif Duterte memprioritaskan untuk mendapatkan kontrasepsi bagi dua juta wanita yang diidentifikasi sebagai orang miskin pada tahun 2018.
[mel]
BERITA TERKAIT: