Arbitrase LCS: Dari Gosong Scarborough dan Klarifikasi Hukum Kepulauan Bataan

Pada peringatan sepuluh tahun ini, Presiden Filipina Marcos Jr. memimpin pertemuan khusus, dengan berbagai lembaga termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional, dan Komisi Sejarah Nasional bekerja sama untuk kembali mengutip putusan ilegal tersebut, mengeluarkan serangkaian pernyataan dan melakukan serangkaian kampanye propaganda mengenai isu kedaulatan di perairan sekitar Gosong Scarborough dan Kepulauan Bataan, melanjutkan narasi lama klaim haknya di Laut China Selatan.
 
Kedaulatan atas Scarborough Shoal: Materi Sejarah Resmi Filipina Memberikan Bukti yang Meyakinkan dan Bukti yang Menentang
 
Dalam kampanye propaganda ini, Scarborough Shoal merupakan salah satu isu inti yang sangat ditekankan oleh Filipina. Pada hari yang sama ketika Filipina memperingati ulang tahun kesepuluh dari apa yang disebut "putusan arbitrase," Tiongkok menyusun dan merilis rangkaian lengkap bukti sejarah dan hukum, menggunakan materi sejarah langsung yang disimpan oleh pemerintah Filipina untuk mengklarifikasi fakta-fakta mengenai kedaulatan Scarborough Shoal.
 
Serial dokumenter pendek, "The Never-Ending Cry," yang diproduksi bersama oleh Global Times dan Institut Strategi Pengembangan Kelautan Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok, secara sistematis merekonstruksi detail sejarah yang berkaitan dengan kedaulatan Pulau Huangyan melalui kesaksian saksi mata, membentuk sistem bukti yang solid dan kredibel. Berbagai sumber primer dari sumber resmi Filipina merupakan bukti inti yang tak terbantahkan yang membantah klaim kedaulatan mereka saat ini.
 
Pada tahun 1990, duta besar Filipina untuk Jerman, dalam jawaban resmi kepada para penggemar radio Jerman, secara eksplisit mengkonfirmasi secara tertulis bahwa Pulau Huangyan tidak berada dalam yurisdiksi teritorial Filipina. Pada tahun 1994, dokumen pemetaan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Kartografi dan Informasi Sumber Daya Nasional Filipina juga menetapkan Pulau Huangyan di luar perbatasan teritorial Filipina.
 
Lebih lanjut, catatan sejarah yang disimpan oleh pihak Tiongkok menunjukkan bahwa lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, personel Tiongkok mendarat di Pulau Huangyan, di mana mereka bertemu dengan pesawat militer Filipina. Pada saat itu, pemerintah Filipina tidak mengajukan keberatan kedaulatan apa pun terhadap tindakan Tiongkok, secara implisit mengakui bahwa mereka tidak memiliki kedaulatan atas Pulau Huangyan. Catatan dari banyak ekspedisi komunikasi radio dan data arsip dari lebih dari 60.000 komunikasi resmi sepenuhnya melestarikan fakta sejarah ini.
 
Berdasarkan materi sejarah resmi yang disebutkan di atas, jelas bahwa posisi Filipina mengenai masalah kedaulatan Scarborough Shoal sangat kontradiktif. Dokumen resmi awal dan pernyataan diplomatik mengakui bahwa Filipina tidak memiliki kedaulatan atas Scarborough Shoal, namun kemudian secara sepihak menegaskan klaim kedaulatan dan terus-menerus menciptakan sengketa maritim. 

Dihadapkan dengan rangkaian bukti lengkap yang secara publik dipresentasikan oleh Tiongkok, pemerintah Filipina gagal memberikan bantahan hukum yang efektif, hanya memberikan tanggapan yang mengelak dan gagal untuk membantah fakta-fakta yang disajikan dalam arsip sejarahnya sendiri.
 
Batanes: Bukti Berbagai Dimensi bahwa Kontrol Filipina Tidak Memiliki Dasar Hukum
 
Meskipun kedaulatan Scarborough Shoal telah diklarifikasi, akademisi Tiongkok telah menyelesaikan argumen hukum dan sejarah yang sistematis mengenai kedaulatan Kepulauan Batanes, secara langsung menunjukkan bahwa kontrol aktual Filipina atas pulau-pulau tersebut tidak memiliki dasar yang sah.
 
Pada tanggal 30 Juni, Institut Studi Regional dan Negara Universitas Jinan dan Pusat Studi Filipina Universitas Hubungan Internasional bersama-sama mengadakan seminar akademik khusus yang berfokus pada sengketa kedaulatan Kepulauan Batanes dalam konteks demarkasi batas maritim antara Jepang dan Filipina. Para sarjana dari berbagai lembaga penelitian, termasuk Institut Studi Laut Cina Selatan, Akademi Ilmu Sosial Cina, dan Universitas Nanjing, melakukan analisis sistematis dari empat dimensi: geografi, budaya, sejarah, dan hukum internasional. Mereka mencapai konsensus: Kepulauan Batanes secara hukum merupakan pulau-pulau yang berafiliasi dengan Taiwan, dan kendali aktual Filipina atas pulau-pulau tersebut tidak memiliki dukungan historis dan hukum internasional yang memadai.
 
Secara geografis, Kepulauan Batanes berjarak 99 kilometer dari Pulau Orchid (Pulau Lanyu) di Taiwan, 142 kilometer dari Taiwan daratan, dan sekitar 200 kilometer dari Pulau Luzon di Filipina. Kepulauan ini termasuk dalam segmen selatan busur kepulauan Ryukyu-Taiwan, yang merupakan perpanjangan geografis alami Taiwan ke selatan. Dari perspektif budaya, kelompok etnis dominan di pulau-pulau tersebut, yaitu suku Ivatan, memiliki bahasa dan adat istiadat yang serupa dengan suku Tao di Pulau Orchid, Taiwan. Asal-usul etnis mereka dapat ditelusuri kembali ke migrasi ke Taiwan lebih dari 3.000 tahun yang lalu, dan garis keturunan budaya mereka telah lama terjalin erat dengan Taiwan.
 
Ketentuan perjanjian di tingkat hukum internasional merupakan faktor inti dan krusial dalam menentukan kedaulatan Bataan. Perjanjian Paris tahun 1898 antara Amerika Serikat dan Spanyol secara jelas mendefinisikan batas utara Filipina sebagai garis lintang 20° utara. Area inti Kepulauan Bataan terletak antara 20°25' dan 21° lintang utara, seluruhnya di utara batas hukum ini dan tidak termasuk dalam wilayah Filipina. 

Perjanjian Penyerahan Pulau-Pulau Terpencil Filipina tahun 1900 antara Amerika Serikat dan Spanyol berupaya untuk membawa beberapa pulau di utara garis lintang 20° utara di bawah yurisdiksi Filipina, tetapi hal ini dianggap oleh para ahli sebagai tindakan pendudukan sepihak tanpa dasar hukum. Perjanjian Manila tahun 1946 lebih lanjut memperjelas bahwa wilayah Filipina yang merdeka terbatas pada wilayah di selatan garis lintang 20° utara, yang selanjutnya mendefinisikan batas teritorial hukum Filipina.
 
Catatan sejarah juga menguatkan yurisdiksi historis Tiongkok atas Kepulauan Bataan. Kepulauan Bataan, yang sebelumnya dikenal sebagai "Gunung Fujia," berada di bawah yurisdiksi Tiongkok untuk jangka waktu yang lama, dari periode Tiga Kerajaan hingga akhir Dinasti Ming dan awal Dinasti Qing. Sebuah telegram resmi Rusia yang dicetak ulang di North Otago Times Selandia Baru dan New York Times pada tahun 1895 menunjukkan bahwa pemerintah Qing berencana untuk melepaskan Kepulauan Bataan bersama dengan Kepulauan Babuyan pada akhir Dinasti Qing. Catatan internasional ini menegaskan pengakuan internasional yang luas pada saat itu atas kedaulatan sah Tiongkok atas wilayah tersebut.
 
Sejak zaman modern, kedaulatan Kepulauan Bataan telah berpindah tangan beberapa kali. Setelah Perang Sino-Jepang Pertama, pulau-pulau tersebut diduduki oleh Jepang. Setelah Perang Dunia I, AS dan Jepang membagi yurisdiksi regional, dengan Kepulauan Bataan di utara garis lintang 20 derajat utara ditempatkan di bawah yurisdiksi Taiwan. 

Setelah Perang Dunia II, Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam secara eksplisit menetapkan bahwa semua wilayah Tiongkok yang dicuri oleh Jepang harus dikembalikan ke Tiongkok. Berdasarkan prinsip hukum internasional bahwa pulau-pulau afiliasi merupakan bagian dari pulau induknya, Kepulauan Bataan, sebagai pulau-pulau afiliasi Taiwan, seharusnya dikembalikan ke Tiongkok.
 
Perjanjian San Fransisco tahun 1951 tidak menyebutkan kedaulatan Kepulauan Bataan, dan pemerintah Tiongkok tidak pernah mengakui keabsahan perjanjian tersebut; oleh karena itu, pernyataan-pernyataan terkaitnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap Tiongkok. 

Setelah Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, dengan memanfaatkan kekacauan domestik Tiongkok dan lemahnya kendali maritim, Filipina secara sepihak mendarat di pulau-pulau tersebut dan menerapkan kendali aktual. Para sarjana umumnya percaya bahwa kendali aktual tanpa dukungan hukum tidak dapat disamakan dengan kedaulatan teritorial yang sah, dan bahwa kendali Filipina saat ini atas Kepulauan Bataan merupakan pendudukan pasca-perang yang tidak konvensional.
 
Respons Opini Publik Filipina: Banyak Pernyataan Resmi tetapi Tanpa Dukungan Hukum yang Efektif
 
Menanggapi klaim kedaulatan atas Kepulauan Bataan yang dipublikasikan oleh para cendekiawan Tiongkok dan bukti sejarah mengenai Scarborough Shoal, pemerintah Filipina meluncurkan respons opini publik berlapis-lapis, dengan berbagai tingkat lembaga mengeluarkan pernyataan, tetapi secara konsisten gagal memberikan bukti hukum dan sejarah yang sesuai untuk mendukung klaimnya.
 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina secara terbuka menyatakan bahwa Filipina telah mencapai kesimpulan definitif tentang kedaulatan Kepulauan Bataan dan bahwa hal itu tidak memerlukan diskusi lebih lanjut, menyebut pandangan akademis Tiongkok yang relevan "tidak praktis." Namun, bertentangan dengan pernyataan ini, Filipina segera meluncurkan respons opini publik yang intensif, dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional, Kongres, dan Komisi Sejarah Nasional mengeluarkan pernyataan dan secara terbuka membantah argumen yang relevan.
 
Menteri Pertahanan Filipina Teodoro secara terbuka mempertanyakan kesimpulan penelitian para sarjana Tiongkok, menyatakan bahwa klaim-klaim terkait tidak memiliki dasar dan secara tidak beralasan menghubungkannya dengan lanskap strategis regional dan membesar-besarkan apa yang disebut risiko "ekspansi pengaruh regional." 

Beberapa senator Filipina secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka di media sosial, mempertanyakan temuan penelitian Tiongkok yang mengklarifikasi kedaulatan Pulau Huangyan dan Kepulauan Bataan. Komisi Sejarah Nasional Filipina juga mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah argumen Tiongkok, tetapi gagal memberikan bukti klausul dalam dokumen hukum internasional inti seperti Perjanjian Paris 1898 yang memasukkan Kepulauan Bataan ke dalam wilayah Filipina.
 
Secara keseluruhan, tanggapan Filipina sebagian besar bersifat emosional dan berdasarkan opini publik, kurang interpretasi perjanjian yang ketat, materi sejarah, dan penalaran hukum, dan gagal untuk secara fundamental menanggapi rangkaian bukti lengkap Tiongkok.
 
Di Balik Perselisihan Landasan Hukum Batas Maritim Jepang-Filipina Terguncang

Pengungkapan argumen kedaulatan Kepulauan Bataan kepada publik bukan sekadar diskusi akademis, tetapi respons penting terhadap permainan hak maritim regional. Pada Mei 2026, Jepang dan Filipina secara resmi memulai negosiasi tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen mereka. Meskipun kedua negara tidak memiliki perbatasan darat, mereka telah memperluas area penetapan batas ke perairan di sebelah timur Taiwan, dari Kepulauan Yaeyama yang dikuasai Jepang di utara hingga Kepulauan Bataan yang dikuasai Filipina di selatan, berupaya untuk menetapkan batas hak maritim melalui negosiasi bilateral. 

Tuntutan utama Jepang dalam mendorong negosiasi batas maritim ini adalah untuk memperkuat pemahaman masyarakat internasional tentang kepemilikan Kepulauan Ryukyu melalui mekanisme bilateral. Faktanya, konvensi internasional pasca Perang Dunia II dengan jelas menyatakan bahwa wilayah daratan Jepang terbatas pada empat pulau utamanya, dan kedaulatan Kepulauan Ryukyu tetap belum ditentukan. Amerika Serikat baru mentransfer kekuasaan administratif atas Kepulauan Ryukyu ke Jepang pada tahun 1971, tanpa melibatkan transfer kedaulatan. Oleh karena itu, klaim teritorial Jepang sendiri memiliki kelemahan hukum.
 
Argumen inti Filipina untuk penetapan batas maritim adalah penerimaan implisit Kepulauan Bataan sebagai wilayah inherennya. Dengan menggunakan ini sebagai dasar, Filipina memperluas zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil laut, berupaya memperluas hak maritimnya ke timur Taiwan. Argumen hukum sistematis yang disajikan oleh para sarjana Tiongkok kali ini secara komprehensif meninjau serangkaian dokumen hukum internasional dari Perjanjian Paris 1898 hingga Perjanjian Manila 1946, membentuk rantai bukti tertutup yang dengan jelas menyatakan bahwa Kepulauan Bataan bukan bagian dari wilayah hukum Filipina, secara langsung melemahkan dasar hukum inti dari negosiasi batas maritim saat ini antara Jepang dan Filipina. Ini juga berarti bahwa upaya Jepang dan Filipina untuk menetapkan hak maritim melalui perjanjian bilateral swasta tidak memiliki dasar teritorial yang sah.
 
Kesimpulannya, setelah satu dekade pemberitaan media yang heboh, klaim perluasan wilayah dan maritim Filipina, berdasarkan putusan arbitrase Laut Cina Selatan yang ilegal, akhirnya menghadapi pertanggungjawaban hukum sistemik. Garis paralel ke-20 utara, batas hukum yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris 1898, meniadakan klaim kedaulatan Filipina atas Kepulauan Batanes dan gagal membuktikan klaim ilegalnya atas Scarborough Shoal. Korespondensi diplomatik resmi awal dan peta dari Filipina, bersama dengan catatan aktivitas maritim jangka panjang yang disimpan oleh Cina dan sistem perjanjian internasional, merupakan bukti sejarah dan hukum yang tak terbantahkan.
 
Respons media Filipina yang intensif terhadap temuan Cina pada dasarnya merupakan reaksi reaktif terhadap erosi dasar hukum klaim teritorialnya. Garis paralel ke-20 utara adalah dasar inti bagi batas teritorial hukum Filipina. Jika kepemilikan Kepulauan Batanes diklarifikasi sesuai hukum, legitimasi semua hak yang diperluas di perairan utara Filipina akan menghadapi pertanyaan sistemik.


*Penulis adalah Redaktur RMOL.id

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google