Di Hadapan Kofi Annan, Presiden Jokowi Pastikan Siap Bantu Masalah Rohingya

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Kamis, 08 Desember 2016, 13:23 WIB
Di Hadapan Kofi Annan, Presiden Jokowi Pastikan Siap Bantu Masalah Rohingya
Kofi Annan dan Jokowi/Dok. Istana
Kecil Besar
rmol news logo Presiden Joko Widodo berdiskusi soal masalah Rohingya di Myanmar dengan Mantan Sekjen PBB Kofi Annan di Bali hari ini (Kamis, 8/12).

Keduanya terlibat pembicaran soal langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk menangani masalah krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine Myanmar itu.

"Dalam diskusi tadi beliau (Kofi Annan) menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine," kata Jokowi usai bertemu Kofi Annan selama sekitar 30 menit di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali.

Pertemuan itu dilakukan sebelum pembukaan Bali Democracy Forum IX yang diselenggarakan di Bali.

Diketahui bahwa Kofi Annan merupakan ketua Advisory Comittee yang ditunjuk untuk menangani masalah Rohingnya di Myanmar. Ia baru saja merampungkan kunjungannya ke Rakhine pekan lalu.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia akan mengirim bantuan logistik secepatnya ke Myanmar.

"Saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim," ujar Presiden.

Adapun jenis bantuan yang akan dikirim oleh Indonesia dalam waktu dekat adalah dalam bentuk makanan dan selimut. Presiden mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Myanmar, jenis bantuan itulah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya di sana.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Kofi Annan yang juga sekaligus menjabat sebagai Chairman Kofi Annan Foundation, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di negara bagian Rakhine. Selain langkah jangka pendek, Menteri Retno juga mengaku telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang.

"Untuk langkah yang lebih panjang ada beberapa hal yang diperlukan dan kita sudah bahas dengan state counsellor Aung San Suu Kyi yakni pemberian kapasitas di bidang Good Government Democracy dan juga di bidang HAM. Ini program sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting," ujar Menlu Retno seperti keterangan yang diterima redaksi. [mel]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA