Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Gagal Jalankan Misi Di Sudan Selatan

Unmiss dinilai tidak merespons secara efektif terhadap pertempuran tiga hari di Juba yang terjadi bulan Juli lalu. Padahal, pertempuran tersebut berkontribusi pada runtuhnya gencatan senjata yang rapuh antara presiden, Salva Kiir, dan mantan wakilnya Riek Machar.

Begitu bunyi laporan independen dari Mayor Jenderal Patrick Cammaert. Mantan penasehat militer bagi Sekjen PBB, Ban Ki-moon itu mengutip keseluruhan kurangnya kepemimpinan, kesiapan dan integrasi dalam Unmiss, menilai perintah dan kontrol pengaturan yang tidak memadai. Selain itu juga ada budaya menghindari risiko di kalangan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Laporannya menyimpulkan bahwa kebuntuan antara Kiir dan Machar membawa kekerasan yang tak terkendali ke ibukota negara termuda di dunia itu. Selain itu para loyalisnya berpartisipasi meninggalkan jejak kehancuran dan penderitaan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ada 73 orang tewas dalam kekerasan tersebut, termasuk 20 orang yang berada di bawah perlindungan PBB.

Dua penjaga perdamaian PBB juga tewas dan beberapa lainnya luka-luka.

"Warga sipil menjadi sasaran dan menyaksikan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, intimidasi, kekerasan seksual dan tindakan sebesar penyiksaan yang dilakukan oleh tentara pemerintah bersenjata," kata laporan tersebut.

"Beberapa permintaan dibuat untuk membangun reaksi cepat untuk merespons. Tetapi masing-masing kontingen misi PBB menolak permintaan tersebut," sambungnya.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa pasukan penjaga perdamaian Unmiss tidak beroperasi di bawah perintah bersatu. Hal itu kerap menimbulkan pertentangan perintah dari empat kontingen pasukan yang berasal dari China, Ethiopia, Nepal dan India. [mel]