Belum Seminggu Menjabat, PM Libya Mengundurkan Diri

Pengunduran dirinya itu dilakukan menyusul adanya serangan yang ditujukan pada dirinya serta keluarganya.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukkan pada parlemen sementara Kongres Umum Nasional atau General National Congress (GNC), al-Thinni menyebut bahwa ia dan keluarganya menjadi korban dari serangan yang dilakukan pihak tak dikenal pada Sabtu malam (12/4).

Serangan tersebut, sebut al-Thinni, sekalipun tidak menyebabkan jatuhnya korban, namun membawa ketakutan bagi warga di sekitar perumahannya serta membahayakan nyawa mereka.

"Saya tidak menerima setiap tetes darah warga Libya tumpah karena saya dan saya menolak dijadikan alasan untuk berperang antar warga Libya atas posisi ini (Perdana Menteri)," kata al-Thinni seperti dilansir CNN (Minggu, 13/4).

"Karena itu, saya minta maaf karena tidak menerima penunjukkan saya sebagai Perdana Menteri sementara," tegasnya.

Al-Thinni sendiri baru ditunjuk menjadi Perdana Menteri Libya sementara oleh GNC pada Selasa (7/4). Ia diberikan waktu selama satu minggu untuk membentuk kabinet baru di Libya.

Pasca pengunduran dirinya, al-Thinni menyebut bahwa ia serta anggota kabinet yang baru akan tetap melanjutkan kerja sebagai pelaksana negara hingga Perdana Menteri yang baru ditunjuk oleh GNC.

Sebelum pengangkatan dirinya, al-Thinni diketahui telah mengambil alih kabinet sebagai pejabat perdana menteri di bawah kepemimpinan Ali Zeidan bulan lalu.

Namun Zeidan yang sempat diculik oleh milisi di kantornya telah melarikan diri ke Jarman atas alasan keamanan setelah pelengseran dirinya. Setelah itu, al-Thinni segera ditunjuk sebagai pengganti Zeidan.

Situasi keamanan di Libya terkait transisi menjadi negara demokrasi memang belum sepenuhnya stabil pasca lengsernya pemimpin Moammar Gadhafi tahun 2011 silam.

Para pejabat Libya kerap menjadi target intimidasi melalui berbagai cara oleh kelompok-kelompok milisi yang bersaing dalam hal agenda, ideologi, serta kepentingan di Libya.

Pemerintah sendiri terus berupaya membangun kekuatan tentara dan polisi yang kuat demi mengendalikan ratusan kelompok milisi semacam itu. [mel]