Tudingan keras ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Suriah Walid al Moallem saat bertemu dengan kepala urusan kemanusiaan PBB Valerie Amos di Ibukota Suriah, Damaskus, Sabtu (15/12) waktu setempat.
Diberitakan
Voanews (Minggu, 16/12) bahwa dalam kesempatan itu, Moallem meminta kepada PBB untuk mengutuk sanksi yang diberikan AS dan Eropa kepada Suriah dan juga untuk menghapus sanksi tersebut.
Moallem menuding pemberlakukan serangkaian sanksi dari negara Barat, yang bertujuan untuk menghukum rezim Presiden Bashar al Assad atas tindakan keras terhadap demonstran yang menuntut reformasi demokratis, telah membuat banyak rakyat Suriah menderita dan bara api konflik saudara di negeri itu tak kunjung pada.
Ini karena, lanjut Moallem, pemberlakuan sanksi itu sudah sangat kelewatan. Pasalnya Sanksi tidak hanya berupa pembekuan aset Assad dan pemimpin lainnya dalam pemerintahan Suriah, tetapi juga mengembargo perdagangan minyak dan serta senjata.
[ian]
BERITA TERKAIT: