Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, mengatakan kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong penciptaan pekerjaan formal di tengah tekanan yang masih dihadapi dunia usaha.
“Pemerintah perlu memusatkan perhatian pada daya beli, penciptaan pekerjaan formal, stabilitas harga pangan, dan pemulihan investasi swasta," kata Syafruddin kepada RMOL, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II-2026 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga dan dunia usaha.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kontraksi sektor pertambangan, pelemahan penjualan eceran, hingga tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah pusat industri.
"Pertambangan terkontraksi 1,64 persen, investasi swasta masih perlu diperkuat, penjualan eceran Juni diperkirakan menyusut 4,4 persen secara tahunan, dan PHK tetap menekan pusat industri," jelasnya.
Syafruddin menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung dunia usaha. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dan mempercepat realisasi belanja yang memberikan dampak produktif terhadap perekonomian.
“Pemerintah perlu menjaga pasokan pangan, mempercepat belanja produktif, menyelesaikan ketidakpastian perizinan, serta melindungi pekerjaan melalui dialog dengan perusahaan sebelum PHK terjadi,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, bansos harus diberikan kepada kelompok yang benar-benar rentan dengan menggunakan data terbaru agar manfaatnya lebih efektif.
Sementara itu, untuk mendukung dunia usaha, pemerintah perlu mengarahkan dukungan kepada sektor-sektor padat karya yang memiliki pasar sekaligus prospek keberlanjutan.
“Dukungan usaha perlu diarahkan kepada sektor padat karya yang memiliki pasar dan prospek bertahan,” katanya.
Lebih lanjut, Syafruddin mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan.
“Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada pencapaian pertumbuhan; pemerintah harus memastikan pertumbuhan memperkuat pendapatan riil, produktivitas, dan kesempatan kerja,” tandasnya.
Menjelang pidato kenegaraan dan pembacaan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus, pemerintah dinilai perlu memusatkan perhatian pada penguatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja formal. 
BERITA TERKAIT: