Investor Sawit Bisa Pindah ke Afrika Jika Regulasi Dinilai Tak Ramah

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi supaya tidak memicu capital flight atau pelarian modal dari Indonesia.

Menurut Firman, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, dan migas merupakan industri padat modal yang sangat bergantung pada kepastian regulasi dan dukungan investasi.

“Saya khawatir nanti malah kebijakan ini akan menguntungkan negara lain. Seperti sawit, itu akhirnya Malaysia yang akan booming. Atau sebaliknya, sawit itu nanti mungkin malah para pelaku usaha akan hijrah ke Afrika,” kata Firman kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.

Ia menilai negara-negara di Afrika mulai serius mengembangkan industri sawit dan belajar dari pengalaman Indonesia. Kondisi tersebut dinilai bisa menjadi ancaman apabila pemerintah tidak segera memperbaiki regulasi di dalam negeri.

Firman menegaskan, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan APBN untuk membangun ekonomi nasional. Karena itu, keberadaan sektor swasta dan investasi dinilai sangat penting dalam menopang pembangunan.

Ia juga menyoroti wacana kebijakan yang dinilai memberi kontrol terlalu besar kepada negara, termasuk potensi monopoli ekspor oleh BUMN. Menurutnya, tujuan pengawasan pemerintah memang baik, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Firman menilai persoalan seperti praktik under invoicing seharusnya diselesaikan melalui penguatan fungsi pengawasan, bukan dengan kebijakan yang justru mempersempit ruang gerak dunia usaha.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya contoh negara yang gagal menerapkan kebijakan ekonomi terlalu sentralistik, seperti Venezuela. Karena itu, pemerintah diminta tidak gegabah mengambil langkah yang dapat mengganggu kepercayaan investor.

Menurut Firman, investor dan perbankan akan mulai mempertanyakan kepastian pengembalian investasi apabila keuntungan sektor swasta terlalu banyak diatur negara tanpa kepastian regulasi yang jelas.

Selain itu, ia menilai Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia yang telah memiliki perlindungan khusus melalui Undang-Undang Perkelapa Sawitan. Sementara di Indonesia, regulasi yang menopang sektor sawit dinilai belum cukup kuat. 

Karena itu, Firman meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap memberikan kepastian usaha agar Indonesia tidak kehilangan investasi strategis ke negara lain.