Ambisi Abu Dhabi untuk memproduksi hingga 5 juta barel per hari—jauh di atas kuota 3,2 juta barel yang dipaksakan OPEC—akhirnya membentur tembok kebijakan Riyadh yang kaku.
Bagi UEA, kuota tersebut dianggap menghambat pengembalian investasi besar-besaran yang telah mereka tanamkan di sektor energi.
Pemerintah UEA menegaskan bahwa langkah ini adalah keputusan berdaulat demi masa depan negara.
"Keputusan ini mencerminkan visi strategis dan ekonomi jangka panjang UEA serta profil energi yang terus berkembang," demikian pernyataan resmi pemerintah UEA, dikutip dari Associated Press, Kamis 29 April 2026,
Meski keluar dari blok tersebut, mereka berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas pasar secara mandiri:
"Setelah keluar dari zona tersebut, UEA akan terus bertindak secara bertanggung jawab, menghadirkan produksi tambahan ke pasar secara bertahap dan terukur, selaras dengan permintaan dan kondisi pasar," lanjut pernyataan itu.
Ketegangan ini diperparah oleh persaingan pengaruh di Timur Tengah yang kian agresif. Hubungan kedua sekutu lama ini mencapai titik nadir setelah koalisi militer di Yaman pecah, menyusul serangan Arab Saudi terhadap kelompok separatis bentukan UEA pada akhir tahun lalu.
Friksi ini meluas ke persaingan ekonomi regional dan perebutan kendali di jalur strategis Laut Merah, yang membuat koordinasi kebijakan energi dalam satu payung organisasi tidak lagi memungkinkan.
Keputusan mengejutkan UEA untuk juga meninggalkan aliansi OPEC+ menunjukkan pergeseran prioritas menuju kepentingan nasional yang absolut.
Meski jalur ekspor di Selat Hormuz saat ini masih tersendat akibat konflik regional, langkah UEA memberikan pesan jelas: begitu jalur perdagangan normal kembali, pasar global akan dibanjiri pasokan minyak tambahan dari Abu Dhabi.
Analis melihat ini sebagai sinyal berakhirnya era kepatuhan tunggal pada kepemimpinan Riyadh dalam kartel minyak dunia.
"Gambaran besarnya adalah bahwa UEA sangat ingin memompa lebih banyak minyak, setelah berinvestasi besar-besaran dalam perluasan kapasitas produksi dalam beberapa tahun terakhir," ujar David Oxley, kepala ekonom iklim dan komoditas di perusahaan konsultan Capital Economics, dalam sebuah catatan.
BERITA TERKAIT: