Antisipasi Geopolitik Global, Pertamina Siagakan 345 Kapal Energi untuk Wilayah 3T

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>

LAPORAN: DIKI TRIANTO

Minggu, 12 April 2026, 10:57 WIB

Antisipasi Geopolitik Global, Pertamina Siagakan 345 Kapal Energi untuk Wilayah 3T

Kapal pengangkut BBM Pertamina. (Foto: Dok. Pertamina)

Sebanyak 345 armada kapal disiagakan PT Pertamina (Persero) untuk mengamankan distribusi BBM dan LPG, khususnya di 57 wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah taktis lewat rute maritim ini diambil guna membentengi ketahanan energi nasional di tengah ancaman ketidakpastian geopolitik global.

BERITA TERKAIT:

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan, seluruh armada laut tersebut terus bergerak nonstop demi memastikan pasokan energi tetap aman sampai ke tangan masyarakat.

Ratusan armada yang dikerahkan melalui subholding downstream ini terdiri dari kapal milik sendiri maupun chartered. Komposisinya mencakup 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal pengangkut Crude, 4 kapal pengangkut petrochemical, dan 43 kapal pengangkut LPG.

Seluruh kapal tersebut bertugas melayani rute-rute menantang di penjuru Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Sebagai bukti konkret, pekan ini kapal pengangkut LPG Pertamina, MT Gas Attaka, sukses bersandar di Jetty Integrated Terminal LPG Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kapal berkapasitas 1.700 metrik ton LPG ini memegang peran krusial dalam menyokong ketahanan pasokan gas di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Tidak hanya di wilayah timur, LPG Tanker Gas Ambalat juga dilaporkan berhasil merapat di Kalbut, Situbondo, untuk mengamankan kebutuhan pasokan LPG di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Selain mengandalkan keandalan armada laut, BUMN energi ini turut mengoptimalkan kinerja di sektor hulu migas dan pengolahan kilang dalam negeri demi meminimalkan dampak gejolak global. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum pun diperketat untuk memberantas penimbunan serta penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

“Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan energi melalui aparat penegak hukum maupun Pertamina Contact Center 135," imbau Baron dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 12 April 2026.

Sebagai komitmen jangka panjang, pemimpin transisi energi nasional ini memastikan seluruh program operasionalnya tetap sejalan dengan target Net Zero Emission 2060 dan capaian Sustainable Development Goals (SDGs).