Konsesi Panas Bumi di Malut Bentuk Inkonsistensi Pemerintah

 
“Kebijakan diambil pemerintah dipersepsikan sebagai inkonsisten dengan komitmen moral dan aspirasi rakyat terutama di isu geopolitik besar seperti perjuangan untuk kemerdekaan Palestina,” kata Aras dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 18 Februari 2026.
 
Lanjut dia, hal tersebut bisa berujung pada gesekan politik domestik yang meluas. Terlebih ketika kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik telah menyuarakan kekhawatiran terhadap keputusan ini sebagai tindakan yang inkonsisten.
 
“Masalah semacam ini bukan sekadar persoalan energi: ia memengaruhi ikon identitas nasional, kemampuan pemerintah untuk menjaga ruang dialog publik, serta stabilitas politik dalam jangka menengah dan panjang,” jelasnya.
 
Aras menilai ada tantangan strategis dalam menyelaraskan tindakan ekonomi dengan keberpihakan Indonesia terhadap Palestina, yang menjadi bagian dari narasi besar kebijakan luar negeri negeri ini. 

“Presiden Prabowo telah menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum internasional. Namun, langkah praktis seperti menyetujui investasi dari pihak yang terhubung langsung atau tidak langsung dengan Israel bisa dipandang sebagai reduksi substansi dari kepemimpinan politik itu sendiri,” ungkap dia.
 
Bagi Aras, keberpihakan politik tidak bisa hanya menjadi slogan diplomatik. Keberpihakan itu harus tercermin dalam kebijakan ekonomi, investasi, dan hubungan bisnis internasional.
 
Secara diplomasi internasional, ia menilai Indonesia kini menghadapi tantangan kredibilitas. 

“Dalam hubungan internasional modern, konsistensi adalah aset strategis. Ketika sebuah negara berbicara tentang nilai kemanusiaan di satu sisi, namun terlihat membuka ruang ekonomi yang kontradiktif dengan nilai tersebut, maka kredibilitas diplomatik itu akan terkikis,” bebernya.
 
Menurutnya, Indonesia bisa menghadapi tekanan dari mitra global jika persepsi internasional semakin menguat bahwa kebijakan negara bergerak tidak konsisten. 

“Hal ini bisa berdampak pada kemampuan diplomatik Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam isu-isu internasional lain, seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan forum multilateralisme,” tutupnya.