Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Fitra Jusdiman, menyebut porsi obligasi korporasi Indonesia baru menyentuh 2,1 persen dari total pasar obligasi nasional.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura, di mana obligasi korporasi mendominasi pembiayaan di pasar keuangan.
“Misalkan Jepang, Korea, Singapura, itu bahkan Korea 60 persen nya itu adalah obligasi koorporasi di pasarnya. Singapura juga cukup tinggi, Indonesia baru 2,1 persen. Jadi, ini relatively masih sangat terbatas,” ujar Fitra dalam taklimat media di Gedung BI, pada Jumat 7 November 2025.
Fitra menambahkan, bank sentral di banyak negara juga menerima berbagai jenis obligasi sebagai underlying transaksi repo. Karena itu, BI menilai perlu ada terobosan agar pasar obligasi non-SBN di Indonesia bisa berkembang dan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi korporasi.
“Selama ini kan, karena kita banking system, lebih banyak ke banking, maka banyak lagi pinjaman kepada perbankan. Nah, harapannya, kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak melakukan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan dengan cost of fund yang juga lebih efisien nantinya,” jelasnya.
Dengan meningkatnya penerbitan obligasi korporasi, kompetisi pendanaan diperkirakan akan meningkat sehingga mendorong industri perbankan ikut melakukan penyesuaian. Imbasnya, efisiensi harga di sistem keuangan domestik bakal semakin baik.
“Mau tak mau, dengan adanya kompetisi dari obligasi korporasi nanti, bank pasti harus melakukan adjustment juga agar aspek pricing dalam sistem finansial kita menjadi lebih efisien,” tandas Fitra.
BERITA TERKAIT: