Pemerintah Fokuskan Fase Operasional dan Akses Permodalan Kopdes

Rakor juga diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dari enam Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah.

Menurut Menkop, fase operasional menjadi fase krusial bagi pengembangan Kopdes karena untuk mendapatkan keuntungan tersebut, Kopdes harus mampu beroperasi dan menjalankan bisnisnya secara konsisten. 

Dengan tersedianya pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah melalui Bank Himbara dan juga LPDB, Kemenkop bertekad untuk melakukan akselerasi pencairan bantuan pembiayaan kepada setiap koperasi.

“Tugas kita adalah mengajarkan tata cara pencairan plafon yang disediakan untuk setiap Kopdes, termasuk pembuatan proposal yang akan disampaikan ke bank Himbara,” jelasnya.

Menkop Ferry juga mengingatkan agar setiap kepala dinas segera mensosialisasikan hasil Rakor ke wilayah masing-masing agar setiap pengelolaan Kopdes/ Kel Merah Putih memahami langkah dan prosedur pengajuan pembiayaan ke Bank Himbara.

“Hari ini materinya harus dikuasai dan segera disampaikan ke pengelola Kopdes di daerah. Kita sudah siapkan tenaga tambahan P3K, maka bapak ibu segera turun bersama bank Himbara agar Kopdes siap beroperasi,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menambahkan bahwa di Kalimantan Barat sudah berdiri 2.143 Kopdes sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dari jumlah itu, 1.613 telah mengaktifkan akun Microsite sebagai instrumen tata kelola modern dan mempermudah permodalan.

Ia berharap forum Rakor dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN. “Melalui forum ini kita bisa menyusun program bersama, memperluas skema kemitraan, serta memanfaatkan digitalisasi Kopdes untuk terhubung dengan ekosistem bisnis, bahkan internasional,” kata Ria.