Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengungkapkan, para pelaku usaha yang tergabung dalam 200 asosiasi kini menghadapi masalah besar, terutama terganggunya rantai pasok akibat distribusi terhambat.
Kondisi ini, kata Anindya, membuat pabrik kesulitan memperoleh bahan baku dan komponen, sementara sektor ritel tak bisa menerima pasokan barang, termasuk kebutuhan pangan.
"Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat," kata Anindya dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu, 3 September 2025.
Gangguan keamanan di Jakarta, Bodetabek, dan sejumlah kota besar juga memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH).
Namun, Anindya mengingatkan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Banyak sektor masih membutuhkan kehadiran fisik (WFO), sehingga rasa takut karyawan masuk kantor ikut memukul pendapatan usaha mikro, ultra mikro, hingga pengemudi ojek online.
Atas situasi itu, para anggota Kadin meminta asosiasi menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah.
"Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal," kata Anindya.
Adapun dari pertemuan dengan 200 asosiasi, Kadin merumuskan enam poin kesepakatan. Pertama, dunia usaha harus tetap berinvestasi dan berdagang meski ada kebijakan WFH, dengan syarat perlindungan aparat keamanan diperkuat.
Kedua, Kadin pusat dan daerah meningkatkan dialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan legislatif untuk menstabilkan keamanan.
Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan pemerintah daerah untuk menggelar program pasar murah serta beras murah, guna meredam gejolak harga dan menunjukkan kepedulian pengusaha kepada masyarakat.
Keempat, menjaga kepercayaan investor dianggap mutlak karena investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
Kelima, Kadin pusat, daerah, dan seluruh asosiasi diminta solid sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Keenam, instabilitas keamanan yang mengganggu investasi, produksi, dan perdagangan harus segera diatasi karena beban kewajiban dunia usaha terhadap negara, karyawan, dan masyarakat semakin berat.
Dunia usaha merasakan dampak serius dari aksi unjuk rasa anarkistis yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. 
BERITA TERKAIT: