Menteri ESDM dan Dirut PGN Bersitegang, Ini Penyebabnya

Ketegangan ini meruncing saat Arief mengungkap kondisi defisit pasokan gas bumi untuk industri dan komersial di depan Komisi XII DPR pada 29 April 2025 lalu. Pernyataan Dirut PGN ini lantas memantik reaksi Menteri ESDM yang membantah kondisi genting pasokan gas untuk wilayah Jawa Barat dan Sumatera.

Bahlil menyebut, pihak yang paling tepat menghitung soal potensi gas adalah SKK Migas dan Kementerian ESDM, bukan PGN. Alih-alih defisit, Bahlil menyebut lifting gas di Indonesia justru akan mulai naik pada 2026-2027 berkat kontrak kerja sama (KKKS) dengan kontraktor Italia, yakni ENI.

Sementara itu, Sekretaris Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Hengki Seprihadi menilai hubungan panas Menteri ESDM dan Dirut PGN sudah berlangsung sejak 22 Januari 2025.

"Saat itu Menteri ESDM membatalkan penugasan PT PGN membangun pipa gas bumi dari pipa West Natuna Transportation System (WNTS) sepanjang 50 km ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau dengan nilai investasi 60 juta Dolar AS dan dialihkan ke PLN EPI," kata Hengki dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Mei 2025.

Di sisi lain, Hengki menyoroti pernyataan Dirut PGN soal potensi defisit pasokan gas bumi. Seharusnya kondisi tersebut sudah bisa diketahui sejak awal tahun 2000-an lalu dan diinformasikan kepada publik.

"Arief Handoko selaku mantan Deputi Keuangan dan Komersial SKK Migas pasti paham sejak lama," jelasnya.

Pernyataan Dirut PGN ini pun dikhawatirkan akan membuat kalangan investor dan pengusaha khawatir, apalagi di tengah kondisi global yang tidak menentu seperti saat ini.

Hengki lantas mengutip percakapannya dengan salah satu mantan petinggi Pertamina. Sejak kontrak pasok gas dari Sumatera Selatan ditandatangani awal tahun 2000-an, PGN harusnya sudah paham kegentingan pasokan pasti akan terjadi usai kontrak berakhir di awal tahun 2020 lalu.

"Parahnya, kondisi ini tidak disampaikan secara jelas pada para pemangku kepentingan dan malah PGN terus memperbanyak jumlah pelanggan industri dan komersial," lanjut Hengki mengutip pernyataan mantan petinggi Pertamina yang tidak disebutkan identitasnya itu.

Padahal, lanjut Hengki, Arief sebelum menjabat Dirut PGN adalah Deputi di SKK Migas dan pernah mengatur pemanfaatan gas domestik.

"Jadi kok baru sekarang beliau itu mengungkapkan isu ini. Dilihat dari latar belakangnya, Dirut ini cukup mumpuni namun kenyataannya kok seperti ini,” ungkap Hengki.

Hengki melanjutkan, permasalahan defisit gas PGN, terutama dari sumber pasok Medco Koridor Sumsel sebetulnya sudah diketahui Arief dan Kepala Divisi Pasokan Gas PGN, Muhammad Anas Pradipta sejak tahun 2023 saat perpanjangan kontrak tersebut ditandatangani.

“Kontrak pasok ini jelas mengindikasikan bahwa mulai tahun 2025 terjadi penurunan signifikan pasok gas dari Medco dan terus berlangsung sampai tahun 2028 dengan volume penyaluran hanya 100 Bilion British Thermal Unit per Day (BBTUD),” bebernya.