Mantan Menteri Keuangan RI itu menilai bahwa Danantara memiliki potensi besar sebagai sarana recycle aset.
"Danantara ini kalau nanti pengelolaannya bisa dilakukan dengan sangat baik dan profesional, ini adalah sarana yang sangat baik untuk recycle aset," kata Chatib dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 pada Selasa 18 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa aset-aset yang selama ini tidak termanfaatkan di tangan BUMN dapat dikonversi menjadi aset produktif, sehingga lebih menarik bagi investor.
"Tetapi tentu pengelolaannya harus profesional," tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai Danantara berpotensi mengurangi ketergantungan BUMN pada negosiasi dengan DPR dalam pengambilan keputusan strategis.
Menurutnya, banyak hambatan yang dihadapi BUMN berasal dari proses negosiasi panjang di parlemen. Namun, keberadaan Danantara dapat memangkas birokrasi tersebut.
"Kalau misalnya Danantara sesuai dengan yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR. Karena yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR, Danantara mencoba memotong itu," cetusnya
Lebih lanjut, Burhanuddin mencontohkan Danantara bisa seperti Temasek di Singapura. Meski demikian ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan yang keliru bisa membawa risiko besar.
Ia menyebut kasus 1MDB di Malaysia sebagai contoh buruk yang harus dihindari.
"Tapi jangan lupa kalau kita kepleset kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita, dan pertaruhannya sangat mahal," pungkasnya.
Menjelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025, Ekonom sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar badan ini berfungsi optimal. 
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: