Satu Dekade Menjabat, APBN di Era Jokowi Makin Tekor

Menurut Ekonom Ahli Fiskal Awalil Rizky, kondisi ini terjadi karena belanja negara di bawah pemerintahan  Jokowi jauh lebih besar dibanding dengan pendapatan negara.

"Tren APBN kita terutama era Jokowi memasuki era defisit yang makin lebar, karena laju kenaikan belanja lebih cepat dari pendapatan," kata Awalil dalam penjelasannya di akun YouTube, dikutip Selasa (24/9).

Berdasarkan catatan, rata-rata defisit di era Jokowi  tekor hingga Rp469 triliun, atau 2,90 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rata-rata defisit ini jauh lebih besar dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya, yang mencatat defisit hanya 0,80-1,58 persen di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan defisit 1,75 persen di pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, di bawah kepemimpinan Jokowi sejak 2014 hingga 2019, defisit APBN mulai melebar menjadi 2,32 persen, dan di 2020-2024 mencapai 3,47 persen, jauh lebih besar dari batas defisit dalam Undang-undang sebesar 3 persen, dengan rasio utang 60 persen terhadap PDB, karena Pandemi Covid-19.

"Defisit makin lebar secara nominal terutama 2020-2021 Covid, ketika mulai pulih secara nominalnya memang sedikit menyempit, tapi dalam 2 tahun terakhir ini melebar kembali dengan defisit yang presentasenya lebih tinggi," jelasnya.

Bahkan, kata Awalil muncul rencana untuk mengubah undang-undang batas defisit yang diperbolehkan dari 3 persen menjadi 4-5 persen.

"Konon sudah ada perbincangan untuk mengubah menggeser UU batas defisit dari 3 persen menjadi 4 sampai 5 persen," katanya.

Kondisi APBN negara yang mengkhawatirkan ini, kata Awalil terus terjadi lantaran rata-rata laju kenaikan pendapatan negara dalam pemerintahan Jokowi tercatat menurun.

"Kalau kita cek lebih lanjut, laju kenaikan pendapatan negara melandai di era Jokowi dari 15,34 persen pada 2005-2014 lalu, menjadi hanya 6,85 persen dari tahun 2015 ke tahun 2024 ini," tuturnya.