Dorong Musprovlub, Kadin Karawang Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Pilkada

Sebanyak 16 pengurus Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi internal di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (3/8), yang hasilnya mendorong segera pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) di Kadin Jabar pada tanggal 21 Agustus 2024 mendatang. 

Hal ini dilakukan karena masa kepemimpinan Kadin Jabar telah berakhir pada 7 Februari 2024 lalu. 

Kemudian terdapat sejumlah masalah di Kadin Kabupaten dan Kota di Jawa Barat lantaran absennya atensi dari pengurus Kadin Provinsi.

Selanjutnya, dorongan ini juga untuk merespons situasi politik pilkada yang kian meruncing di Jawa Barat. Pasalnya, Kadin kabupaten/kota hingga provinsi kerap dijadikan komoditas kepentingan politik jelang pilkada. 

Kendati demikian, Kadin Kabupaten Karawang yang termasuk dalam 16 kabupaten/kota tersebut, menegaskan permohonan pelaksanaan Musprov atau Musprovlub ini tidak ada kaitannya dengan politik. 

"Kita tidak masuk ke ranah politik karena bukan domain kita, ini murni untuk penguatan organisasi, bahkan Kadin Indonesia sudah mengeluarkan surat segera laksanakan Musprov. Nah itu tidak diindahkan oleh Kadin Jawa Barat," ujar Ketua Kadin Karawang, Fadludin Damanhuri dalam keterangan kepada media, Sabtu (3/8). 

Dengan adanya Musprovlub Kadin Jabar diharapkan  mampu menciptakan iklim usaha yang nyaman. Selain itu juga memberikan kepastian kepada pengusaha terutama dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi ke depan. 

"Jika tidak segera merapatkan barisan, perekonomian kita akan lebih terpuruk, siapapun yang nanti memimpin harapan kami memiliki network yang baik dan mampu membaca situasi dan cepat mengambil keputusan untuk perekonomian Jabar yang lebih baik," jelasnya. 

Sejauh ini ada tiga nama calon Ketua Kadin Jawa Barat yang mencuat antara lain Ketua Kadin Petahana H.Cucu Sutara kemudian Egy Hamzah dan berikutnya Almer.