Insentif tersebut tertuang dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia.
Dalam aturan tersebut, pemerintah berupaya agar para eksportir bersedia membawa pulang duit hasil ekspor dan menyimpan DHE SDA melalui sistem keuangan di dalam negeri.
Adapun dalam hal ini pemerintah memberi insentif pajak yang diklaim semakin ringan bagi eksportir yang menempatkan dolar hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan domestik.
Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, dirinya optimis bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong DHE SDA yang semakin meningkat di masa depan.
“Ini akan positif mendorong penempatan DHE SDA, meningkatkannya, dan tentu saja tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry dalam konferensi pers dikutip Jumat (24/5).
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa insentif yang diberikan pemerintah tidak hanya berlaku bagi deposito eksportir melainkan juga instrumen lainnya seperti deposito berjangka valuta asing atau TD Valas DHE melalui mekanisme kliring.
“Karena pakai kliring kalau penempatannya makin panjang, insentif pajak makin tinggi. Kalau dikonversi ke rupiah insentifnya makin tinggi, tentu ini akan tingkatkan minat dari eksportir itu untuk tempatkan ke DHE,” kata Fili.
BERITA TERKAIT: