Hal tersebut diungkapkan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers yang dikutip Jumat (22/3).
“Insya Allah 17 Agustus kami akan bersama juga ikut dengan pemerintah berkantor pusat di IKN,” kata Perry.
Meski demikian, Perry menjelaskan bahwa Jakarta masih akan menjadi pusat kegiatan operasional walaupun kantor BI akan pindah ke ibu kota baru.
Hal tersebut, kata Perry, dikarenakan sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa, hingga sektor keuangan ada di Jakarta.
“Itu kantor pusatnya, tapi tentu saja operasinya ya kan BI punya cabang di seluruh Indonesia. Tentu saja Jakarta tetap akan menjadi suatu pusat kegiatan karena operasional sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa, sektor keuangan ada di Jakarta,” jelas Perry.
Meski nantinya kantor BI telah pindah ke IKN, gubernur BI itu memastikan bahwa aktivitas perumusan kebijakan tidak akan berpengaruh. Sebab, akan dilakukan secara hybrid seperti sejak Covid-19, di mana BI sudah terbiasa memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh kegiatan operasionalnya.
“Pola kerjanya sudah pola kerja hybrid, seperti sekarang Pak Juda meski sedang dinas di Basel, 2 hari ini ikut RDG (rapat dewan gubernur) dan itu sah sesuai peraturan dewan gubernur, sehingga kedudukannya di sana, kegiatan, tugas-tugas BI bisa digital, virtual,” sambungnya.
Adapun kantor BI sendiri saat ini masih dalam tahap pembangunan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perry Warjiyo sebelumnya sudah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pada November tahun lalu, sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat BI di Kalimantan Timur.
BERITA TERKAIT: