Pengamat ekonomi Fakhrul Fulvian menilai, eskalasi konflik tersebut berpotensi menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan minyak global. Sekitar 20 persen suplai minyak dunia diketahui melewati Selat Hormuz, sehingga setiap gangguan di jalur tersebut dapat memicu gejolak harga energi dalam waktu singkat.
Menurutnya, dalam jangka pendek pasar kemungkinan akan merespons secara cepat melalui kenaikan harga minyak.
“Dalam satu minggu ke depan harga minyak cenderung naik karena konsumen global akan berusaha mengamankan pasokan untuk beberapa bulan ke depan,” ujarnya dalam tayangan di stasiun televisi, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 7 Maret 2025.
Ia menjelaskan bahwa reaksi awal pasar biasanya bersifat spontan atau yang dikenal sebagai
knee-jerk reaction. Dalam periode satu minggu hingga satu bulan berikutnya, negara-negara dan pelaku industri akan mulai melakukan penyesuaian terhadap rantai pasok serta kebijakan domestik.
Bagi Indonesia, dampak langsung mungkin tidak serta-merta terasa. Namun tekanan terhadap inflasi dinilai hampir pasti terjadi.
Fakhrul mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara pengimpor bersih minyak (net oil importer). Setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 Dolar AS berpotensi menekan neraca perdagangan sekitar 250 juta Dolar AS per tahun.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan energi sekaligus ketahanan ekonomi nasional.
“Pemerintah perlu memastikan kecukupan suplai minyak untuk enam hingga dua belas bulan ke depan serta melakukan diversifikasi sumber energi dan negara pemasok,” jelasnya.
Dari sisi pasar saham, Fakhrul menilai tidak semua sektor akan terdampak dengan cara yang sama. Beberapa sektor justru berpotensi tertekan akibat kenaikan harga energi dan biaya produksi.
Ia menyebut sektor yang bergantung pada impor sebagai yang paling rentan terhadap tekanan pasar.
“Sektor yang terkait importir, pupuk, perusahaan dengan input berbasis minyak, serta otomotif berpotensi mengalami tekanan,” kata Fakhrul.
Industri pupuk dan bahan kimia, misalnya, sangat sensitif terhadap pergerakan harga energi karena minyak dan gas merupakan bahan baku utama dalam proses produksinya. Kenaikan harga energi otomatis meningkatkan biaya produksi dan menekan margin perusahaan.
Selain itu, sektor otomotif juga dapat terdampak karena biaya logistik dan bahan baku yang lebih mahal.
Di sisi lain, tidak semua sektor akan mengalami tekanan. Fakhrul menilai perusahaan yang bergerak di sektor komoditas justru bisa mendapat sentimen positif dari kondisi tersebut.
Harga komoditas yang cenderung tinggi berpotensi menopang kinerja perusahaan berbasis sumber daya alam, termasuk sektor minyak dan gas.
“Indonesia masih memiliki leverage dari kenaikan harga komoditas tersebut,” ujarnya.
Karena itu, meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengalami penurunan dalam jangka pendek, ia menilai kondisi tersebut belum tentu mencerminkan memburuknya fundamental ekonomi nasional.
“Jika penurunannya signifikan, justru bisa menjadi peluang beli bagi investor lokal,” tambahnya.
Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, Fakhrul menilai investor global akan semakin berhati-hati dalam menghitung risiko investasi.
Konflik mungkin tidak berlangsung sangat lama, namun pasar kemungkinan akan mulai menganggap risiko geopolitik sebagai faktor yang lebih permanen dalam perhitungan ekonomi global.
“Investor akan menghitung ulang prospek pertumbuhan ke depan,” katanya.
Karena itu, menurutnya, respons kebijakan pemerintah harus tetap tenang namun sigap. Langkah penting yang perlu dilakukan antara lain memperkuat cadangan energi, diversifikasi pasokan, serta menyediakan bantalan fiskal untuk menghadapi potensi lonjakan harga minyak.
“Indonesia tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh abai. Energi kini menjadi variabel strategis dalam pengambilan keputusan makroekonomi,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: