Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, berharap, melalui Bimtek tercipta pemahaman mengenai batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
"Semoga Bimtek ini dapat membantu seluruh pemangku kepentingan dalam melihat perspektif dinamika layanan publik ketenagakerjaan kita," katanya, saat membuka Bimtek, pekan lalu.
Menurutnya, membangun kepercayaan masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan layanan publik. "Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar prima," ujarnya.
Bagi petugas layanan, melalui Bimtek ini diharapkan memahami kebutuhan masyarakat dan hal apa saja yang menjadikan indikator kepuasan; tahapan serta teknik pelayanan prima; dan memahami pelayanan dari sudut pandang masyarakat.
Sementara itu Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, mengungkapkan, jumlah pengaduan yang diterima Kemnaker setiap tahun terus mengalami peningkatan.
"Alhamdulillah, di 2023, meski belum 100 persen, kita sudah selesaikan hampir semua pengaduan dan konsultasi layanan ketenagakerjaan," katanya.
Urgensi Bimtek Service Excellence dan Complaint Handling Petugas Layanan sangat penting, terkait kesiapan mental dibanding kesiapan skill dan kompetensi petugas layanan. Sebab, masyarakat yang dijumpai secara offline dan online memiliki latar belakang dan tingkat emosi berbeda.
"Pelatihan ini penting, terutama menstabilkan emosional, sehingga kita perlu meningkatkan skill dan kompetensi bidang Complaint Handling atau penanganan keluhan ini," ujar Chairul.
BERITA TERKAIT: