Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Marwan Riyandi dalam pernyataannya yang dikutip Senin (4/12) mengatakan, investasi sektor hunian di IKN meliputi hunian vertikal, hunian vertikal milik, rumah negara, rumah milik dan sebagainya.
"Kami membutuhkan hunian untuk ASN dan personel TNI - Polri yang dipindahkan ke IKN Nusantara," katanya.
Skema kerja sama investasinya bisa melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dukungan pemerintah berupa availability payment untuk jangka waktu tertentu.
"Kemudian bisa juga melalui skema investasi swasta murni langsung, dan juga pembiayaan," tambahnya.
Periode pemindahan tahap awal ibu kota negara, termasuk ASN, POLRI, dan TNI ke IKN Nusantara akan dilakukan mulai tahun 2024 sebanyak 16.990 orang.
Pemerintah bahkan menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.
Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang dipindahkan. Pemerintah juga menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716 orang. Sedangkan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.
BERITA TERKAIT: