Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Kemenkop mendorong pemanfaatan hasil pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2022 untuk membuat kebijakan solutif dan tepat sasaran.
"Dengan data ini, sekarang jadi mudah untuk menyusun program pemberdayaan termasuk pelaku UMKM," kata Teten Masduki di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2022 di Nusa Dua, Bali, Selasa, seperti dikutip dari laman Kemenkop.
Ia menjabarkan dari 9,11 juta itu sebanyak 9,09 juta merupakan UMKM nonpertanian dan usaha menetap dan sisanya sebanyak 0,02 juta adalah koperasi.
Data tersebut tersebar paling banyak masih berkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 5,4 juta atau 59,11 persen, kemudian di Sumatra sebanyak 2,2 juta atau 24,10 persen.
Selanjutnya, di Indonesia Timur yakni Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua mencapai 1,5 juta atau 16,71 persen.
Ia menjelaskan data tersebut masih belum final dan terus dilanjutkan kembali untuk periode 2023 karena masih ada pelaku UMKM paling besar di sektor agrikultur dan budi daya perairan.
Dari hasil pendataan koperasi dan UMKM itu, ia meminta pemerintah daerah untuk memilah UMKM yang masih bersifat pendapatan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan produk terbatas di pasar lokal.
Selain itu, UMKM yang memiliki potensi berkembang dan produknya dapat memasok kebutuhan nasional atau bahkan global (rantai pasok). UMKM yang berkembang dan menjadi bagian rantai pasok itu, lanjut dia, memiliki peran besar untuk menciptakan lapangan kerja.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Data lengkap 2022 menyebutkan bahwa ada 9,11 juta usaha di Indonesia dengan kriteria usaha non pertanian dan menetap, terdiri dari 9,09 juta UMKM dan 20.000 koperasi. 
BERITA TERKAIT: