Tantangan tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat dan penyusunan regulasi yang sesuai dengan rencana pengembangan PLTN.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).
Menurut Arifin Tasrif, masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan penggunaan PLTN, meskipun di negara-negara seperti Prancis, sekitar 80 persen energi mereka berasal dari nuklir dan telah terbukti aman.
"Sekarang PLTN adalah energi baru yang memang selama ini banyak masyarakat yang masih khawatir pemanfaatannya. Kita memperkirakan dengan kepandaian teknologi saat ini, seperti Prancis kalau nggak salah 80 persen energinya dari nuklir dan aman-aman saja," katanya.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM juga membahas pengembangan PLTN di beberapa negara lain, seperti Amerika, Rusia, dan Korea Selatan, yang beberapa di antaranya menggunakan teknologi reaktor nuklir kecil (SMR) yang dapat digunakan baik di daratan maupun di lepas pantai.
Untuk itu dalam menggarap proyek PLTN, Menteri ESDM juga mendorong pentingnya perumusan kebijakan yang mendukung mekanisme pemanfaatan energi listrik dari PLTN untuk mencapai target net zero emisi karbon.
"Kita ini harus bisa membuat beberapa kebijakan yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir untuk bisa net zero (bebas emisi karbon). Itu terus sedang dalam proses," ungkap Arifin.
Dia juga menyoroti pentingnya memperbarui proses perizinan untuk memungkinkan evaluasi yang lebih efisien serta penerbitan rekomendasi yang lebih cepat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Energi Nuklir (DEN), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek PLTN, sambil mempersiapkan kajian, menyiapkan laboratorium, lahan, dan sosialisasinya kepada masyarakat.
BERITA TERKAIT: