AS Gelontorkan Rp 9,5 Triliun Hibah untuk Infrastruktur hingga Transisi Energi Indonesia

Hibah tersebut diberikan sebagai bagian dari Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di kantor Dana Moneter Internasional (IMF), Washington DC, Kamis (13/4). Chief Executive Officer (CEO) MCC Alice Albright turut serta dalam upacara tersebut.

Kesepakatan tersebut menyangkut dana senilai 689 juta dolar atau Rp 10,2 triliun, meliputi 649 juta dolar dari AS dan 49 juta dolar dari Indonesia. Adapun hibah 649 juta dolar AS merupakan kontribusi dari pemerintah dan Millennium Challenge Corporation (MCC).

MCC sendiri adalah badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi.

"Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama AS dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi," ujar Yellen, seperti keterangan dari Kedutaan Besar AS yang diterima redaksi pada Jumat (14/4).

Yellen yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Direksi MCC menyebut, kesepakatan tersebut akan mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII). Itu adalah kemitraan yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara selama KTT G20 di Bali tahun lalu.

“Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar," jelas Albright.

Selain infrastruktur dan energi, kesepakatan tersebut juga akan membantu meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.

Terlebih sektor UMKM menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 57 persen untuk PDB.

“Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang,” kata Sri Mulyani.

Secara rinci, Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia memiliki tiga proyek.

Pertama, proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS), yang akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali. Tujuannya untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas.

Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas.

Kedua, proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Milik Perempuan bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Ketiga, proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD) akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur. Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.