Pemerintah Mau Bangun 10 Juta Akses Air Bersih

"Kalau kita hitung kita butuh investasi hingga Rp 100 triliun untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dari hulu hingga disalurkan ke rumah tangga," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan (Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai rapat soal pe­nyediaan 10 juta sambungan air bersih di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan, pem­bangunan infrastruktur untuk penyediaan air bersih terse­but akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang saat ini sedang disusun Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap­penas).

Bambang menerangkan, akses air bersih atau layak minum di Indonesia masih minim di Ta­nah Air. Penyaluran air bersih melalui pipa baru hingga kini baru 20 persen.

Tak hanya membangun sistem air bersih, pemerintah juga memperbaiki sistem air bersih yang sudah ada di berbagai daerah. Sebab banyak yang harus diperbaiki. Kebocoran air bersih sudah mencapai 33 persen.

Bambang berharap, proyek pembangunan tersebut memu­dahkan seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih dengan harga terjangkau.

"Pembangunan air bersih ini bukan hanya persoalan pemenu­han kebutuhan tetapi keadilan untuk masyarakat," ungkap­nya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengata­kan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutu­han air minum layak tersebut bukan belanja negara tetapi investasi.

"Kalau investasi artinya dana itu akan kembali, karena masyarakat akan dikenakan tarif," ujar Basuki.

Untuk pembangunan akses air bersih, Basuki mengungkapkan, saat ini, pemerintah sedang menjalankan proyek Citarum harum. Proyek itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas air baku di Sungai Citarum, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah juga sedng memperbaiki Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di beberapa daerah, yakni SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Se­marang, hingga SPAM di Pe­kanbaru yang juga telah bekerja sama dengan swasta.

"Jadi SPAM regional juga dibangun oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum) di luar yang dibangun swasta," terangnya.