BPK Dan KPK Harus Usut Potensi Kerugian Negara Dalam Divestasi Freeport

Pengambilalihan itu tak menyelesaikan pelanggaran hukum maupun permasalahan lingkungan hidup yang selama ini terjadi.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat justru mengindikasi adanya kerugian negara dalam divestasi saham perusahaan tambang di Papua itu.

"Itu menambah beban utang. Apalagi kontrak karya Freeport akan berakhir tahun 2021. Lebih baik menunggu dua tahun lagi," katanya berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/12).

Aktivis yang akrab disapa Uchok ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit potensi kerugian negara dalam divestasi saham PTFI.

"KPK juga harus usut tuntas kasus ini jika ada kerugian negara," tambahnya.[wid]