Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian PerÂhubungan (Kemenhub) Budi SetÂiyadi mengungkapkan, pihaknya akan mempercepat pengoperasian jembatan timbang untuk menekan peredaran angkutan barang yang melebihi muatan dan dimensi (over dimensi dan over loading/Odol). Targetnya, 92 jembatan timbang bisa beroperasi sampai tahun 2019.
Upaya percepatan, menuÂrut Budi, dilakukan pihaknya dengan melakukan sinergisitas dengan PT Surveyor Indonesia, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
"Kami tidak eksklusif, kami menerima bantuan dari SurÂveyor Indonesia. Ini sekaligus juga sebagai bukti bahwa kami serius ingin menghilangkan praktek pungutan liar yang mungkin selama ini ditemui di jembatan timbang," ungkap Budi dalam keterangan tertuÂlisnya kepada
Rakyat Merdeka, Sabtu (24/11).
Budi mengklaim selama satu tahun melakukan pemberanÂtasan angkutan Odol, hasilnya cukup menggembirakan. SeÂmakin banyak asosiasi angkutan logistik mendukung langkah pemerintah menegakan aturan. "Banyak pelaku usaha menduÂkung, meskipun kami masih memberikan toleransi kepada beberapa asosiasi logistik terkait penertiban angkutan," ungkapÂnya.
Selain asosiasi angkutan, Budi mengatakan, banyak masyarakat umum menyatakan memberikan dukungan. Masyarakat yang sadar pentingnya menjaga infrastruktur jalan terus tumbuh. Hal itu juga tercermin dari banyaknya masyarakat yang menutup akses jalan untuk mencegah angkutan over kapasitas lewat daerah mereka.
"Masyarakat sadar jika jalan sering dilewati angkutan overÂloading akan membuat jalanan rusak. Makanya mereka menÂdorong agar jembatan timbang secepatnya dioperasikan," imÂbuhnya.
Budi berharap, pemerintah daerah mendukung penertiban angkutan Odol. Membuat reguÂlasi untuk meningkatkan pengaÂwasan terhadap angkutan odol.
Untuk mendorong itu, lanjut Budi, Kemenhub akan berkoordinasi dengan intensif denÂgan Korlantas untuk membuat kebijakan yang dapat menukik sampai tingkat provinsi. ***
Pengusaha angkutan barang kudu taat aturan jika kegiatan usaha ingin berjalan lancar. Sebab ke depan pemerintah bakal lebih gencar melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan over kapasitas. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: