"Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, kita berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasinya agar dapat meminimalisir kerugian yang akan dirasakan seluruh masyarakat, baik materil maupun non materil," kata anggota Komisi V DPR, H.Nurhasan Zaidi dalam keterangannya.
"Masalah ini jangan dianggap biasa, harus ada evaluasi menyeluruh," lanjutnya.
Anggota dewan dari Fraksi PKS ini juga menyoroti masalah kemacetan di Jakarta dan tol menuju Jakarta yang sangat crowded akibat pembangunan infrastruktur yang dilakukan serentak. Di mana menurut Pemprov DKI sebagian besarnya pembangunan infrastruktur yang dimulai oleh pemerintahan yang lalu tanpa disertai analisa mengenai dampak lingkungan lalu lintas.
"Pemerintah pusat, pemrov yang lalu dan kontraktor seolah acuh terhadap masalah dampak lalu lintas ini, memulai pembangunan hanya dengan menanam tiang pancang, memasang pagar dan menempel spanduk 'Maaf perjalanan anda terganggu', ini aneh, banyak hak masyarakat terzalimi, ini koreksi dan teguran buat pemerintah," kritiknya.
Lebih lanjut Nurhasan menegaskan bahwa kemacetan total lebih dari 13 km hingga tujuh jam belum juga terurai adalah salah satu dampak yang dikhawatirkan.
"Masalah seperti inilah yang kita takutkan, satu kejadian di suatu tempat yang terkoneksi dengan pembangunan tanpa amdal itu, imbasnya hingga ke mana-mana. Maka saya meminta, tolong pemerintah serius memperhatikian hal ini, dan permasalahan kemacetan ini harus segera dicarikan solusinya dan menjadi prioritas pemerintah saat ini juga," pungkasnya.
[wid]