Sekjen APCI, I ketut Budiman mengatakan, sejauh ini jumlah pasokan tembakau dalam negeri belum dapat mencukupi kebutuhan industri, baik dari sisi kualitas, kuantitas dan varietas.
Dia menegaskan, jika industri hasil tembakau tidak mendapat pasokan bahan baku yang cukup, otomatis akan terjadi pengurangan kapasitas produksi yang akan berdampak pada pengurangan pembelian cengkeh di dalam negeri. Sementara 93 persen produksi cengkeh nasional diserap oleh industri hasil tembakau.
"Jangan sampai hanya petani tembakau yang dilindungi oleh pemerintah dan petani cengkeh menjadi terganggu,†kata Budiman. “Para pemangku kepentingan harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan,†kata dia di Jakarta (Senin, 6/11).
Kebijakan pemerintah terhadap pembatasan impor tembakau ini dirasa kontradiktif. Sebab, produksi tembakau yang kurang malah dibatasi kuota impornya, sedangkan cengkeh yang produksinya swasembada malah diizinkan kuota impornya terbuka bebas.
"Pemerintah belum bisa melihat masalah pembatasan rokok impor ini secara komprehensif. Selama ini, pemerintah hanya berfokus pada tembakau saja, seharusnya cengkeh juga diperhatikan,†sambung Budiman.
Terpisah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (FSP RTMM) Sudarto juga mengatakan, pemerintah sebagai regulator dan pelindung tata kelola industri hasil tembakau harus berdiskusi dengan pabrikan untuk mengatasi kebijakan pembatasan tembakau impor ini.
"Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, koordinasi diperlukan supaya tidak perlu terjadi PHK karena produksi harus dihentikan,†kata dia dalam suatu kesempatan.
[sam]
Kebijakan pembatasan impor tembakau yang diajukan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (30/10) lalu diyakini bakal berdampak pada penurunan serapan cengkeh di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: