"Selama tiga tahun kami sudah menenggelamkan 317 kapal yang terbukti melanggar. Ini benÂtuk perlawanan nyata terhadap penangkapan ikan ilegal," kata Susi di Jakarta, kemarin.
Kebijakan tersebut, lanjut Susi, berdampak positif terÂhadap produksi perikanan. Dari 20,84 juta ton pada 2014, naik menjadi 23,51 juta ton pada 2016. Selain itu, mengerek konsumsi ikan dari 38,14 kiloÂgram (kg) per kapita pada 2014 menjadi 41,11 kg per kapita di 2016, dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir 2017.
Selain pemberantasan kapal ilegal, Susi memaparkan kenaiÂkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Susi, PNBP sektor perikanan naik dari Rp 77,47 miliar pada 2015, menÂjadi Rp 386,1 miliar. Capaian itu diperoleh dari kapal di atas 30 gross tonnage (GT), sedangkan yang 10-30 GTdipungut di tingkat provinsi.
"Pertumbuhan PDB perikaÂnan selalu di atas rata-rata perÂtumbuhan ekonomi nasional. Pada 2015 berada di level 8,35 persen, 2016 sebesar 7,03 persen, dan tahun ini menyenÂtuh 7,08 persen," katanya.
Selanjutnya Susi menyamÂpaikan capaian positif ekspor perikanan. Dia menyebut pada 2015 ekspor menyumbang 3,94 miliar dolar AS, dan naik menjadi 4,17 miliar dolar AS pada 2016. Sementara tahun ini, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencatat pendapatan 2,83 miliar dolar AS.
Susi mengakui ada penurunan nilai angka ekspor tahun ini. NaÂmun ditegaskannya, hal itu terjadi bukan akibat turunnya produktiviÂtas perikanan, melainkan karena pengetatan penggunaan alat penÂangkapan ikan.
"Larangan penggunaan trawl, seine tets, atau lazim disebut cangtrang akan berÂdampak pada penurunan tonase penangkapan ikan. Namun itu harus dilakukan untuk menjaga kelestarian hayati stok ikan di perairan laut Indonesia," ungkapnya.
Kendati mencatat sejumlah prestasi, kinerja Menteri Susi memiliki catatan negatif. Baru-baru ini, politisi PDIP Ono Surono memaparkannya ke publik. Dia memandang kinÂerja Susi mencederai prestasi pemerintah. Antara lain, kebiÂjakan larangan menggunakan cantrang telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara KKP dengan nelayan, hingga saat ini.
Selain itu, KKP mendapÂatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Catatan minus lainnya, realisasi anggaran KKP tahun 2017 hingga saat ini realisasÂinya baru mencapai 30 persen. Padahal tahun anggaran 2017 tersisa 2,5 bulan. ***
Satu per satu para menteri melaporkan capaian positifnya selama tiga tahun duduk di kabinet Jokowi-JK. Setelah Menko Perekonomian Darmin Nasution, kemarin, giliran Menteri Kelautan dan PerikaÂnan Susi Pudjiastuti memaparÂkannya. Pemilik maskapai Susi Air ini memulainya dari aksi menindak kapal asing ilegal. 
BERITA TERKAIT: