Susi Dan Amran Tolak Ide Badan Karantina Nasional

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menilai, untuk meningkatkan pengawasan terhadap hewan dan produk tanaman, tidak perlu sampai membentuk Badan Karantina Nasional. Karena, selama ini sudah ada banyak yang melaku­kannya.

"Untuk penyelenggaraan karantina hanya perlu integrasi badan-badan yang sudah ada, yang dapat dikukuhkan mela­lui satu pasal di Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang selanjutnya dapat dia­tur lebih lanjut melalui pera­turan presiden (Perpres)," kata Amran dalam rapat kerja den­gan Komisi IV DPR di Jakarta, kemarin.

Menurut Amran, sesuai ara­han Presiden Presiden Jokowi, penerbitan Undang-Undang tidak harus diikuti oleh pembentukan badan baru.

Menteri Kelautan dan Peri­kanan Susi Pudjiastuti juga menyampaikan hal serupa.

"Kita menginginkan koordinasi dan terintegrasinya karan­tina antar departemen itu disatu­kan dengan Peraturan Pemerin­tah, atau di bawah koordinasi dengan Perpres," ujarnya.

Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor­masi Birokrasi Bidang Pemerin­tahan dan Otonomi Daerah M. Shadiq Pasadigoe menjelaskan lebih detail.

Menurutnya, ketidaksetujuan pemerintah membentuk lembaga baru didasarkan pada pertim­bangan efisiensi dan efektivitas. Karena, saat ini sudah ada ba­dan karantina di Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun demikian, Shadiq mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan kajian terkait dengan usulan Komisi IV terse­but. Salah satu opsinya dengan menggabungkan badan karan­tina yang ada di masing-masing kementerian.

"Kami akan kaji, apa akan digabung atau ada solusi lain. Sekarang ini sudah ada di Ke­mentan diurus oleh eselon 1, di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga eselon 1. Ke­menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang belum ada," ujarnya.

Jika harus dibentuk badan karantina, lanjutnya, pemerintah ingin agar badan tersebut tidak berdasarkan Undang-Undang. Tteapi, cukup dengan Pera­turan Presiden. Sehingga, jika badan ini nantinya bermasalah, pemerintah lebih mudah untuk evaluasi.

"Kalau dengan Undang-Undanga mengubahnya lama, memerlukan waktu yang sangat panjang. Apalagi ini penting sekali," jelasnya. ***