"Kalau dulu hanya Rp 50 miliar, sekarang kita diskusiÂkan dengan pemerintah sebesar Rp 100 miliar ke bawah," ujar Sekjen Gapensi H Andi Rukman Karumpa di Jakarta, kemarin.
Andi mengatakan, peneraÂpan aturan menteri tentang pelarangan pelaksanaan proyek di bawah Rp 50 miliar oleh BUMN sukses mendorong kaÂpasitas bisnis kontraktor lokal. Dengan keberhasilan itu, sudah saatnya pelaku usaha diberikan kepercayaan untuk garap proyek yang lebih besar lagi.
Andi menambahkan, peningÂkatan ini merupakan bagian dari upaya asosiasi dan pemerintah dalam membina dan memperbeÂsar pelaku-pelaku usaha kecil menengah (UKM) kontraktor di daerah. "
Capacity building mereka meningkat dan daya saÂing UKM konstruksi ini harus terus kita perkuat, agar mereka mampu bersaing dengan yang besar-besar bahkan dari luar negeri di pasar bebas ASEAN ini," papar Andi.
Untuk diketahui, sebelumnya perusahaan BUMN dilarang menggarap proyek konstruksi pemerintah di bawah Rp 50 milÂiar. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada pengusaha daerah untuk menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri.
"Kesepakatan antara KementeÂrian Pekerjaan Umum dan PeruÂmahan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah," ujarnya.
Meski demikian, Andi menÂgakui, pangsa pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. "Yang besar-besar tidak banyak tapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya 6 persen," ujar Andi.
Dongkrak Permintaan BajaBanyaknya proyek infrastrukÂtur pemerintah jadi berkah pentÂing bagi pengusaha industri baja di Indonesia. "Pemintaan baja perusahaan meningkat 30 persen dari rata-rata jumlah produksi 20 juta ton per tahun di PT Garuda Steel," kata Ketua Umum AsoÂsiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI) Ken Pangestu
Sekjen Asosiasi Pabrikan Jembatan Baja IIndonesia Andi Syukri mengatakan pada 2017 mereka sudah menggarap 15.000 ton baja untuk sejumlah proyek pembangunan jembatan di InÂdonesia. "Kami memproduksi 35.000 ton jembatan baja per tahun untuk proyek pemerintah berkat program 1.000 jemÂbatan." ***
Badan Pengurus Pusat GabunÂgan Pelaksana Kontsruksi InÂdonesia (BPP Gapensi) tengah memperjuangkan agar proyek pemerintah di bawah Rp 100 milÂiar tidak lagi digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar adalah kurang dari Rp 50 miliar. 
BERITA TERKAIT: