Pengusaha Logistik Ngaku Tekor Rp 200 Miliar/Hari

Ketua Asosiasi Logistik In­donesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mendesak pemerintah dan PTPelindo II (Persero) agar segera menyelesaikan masalah dengan pekerja JICT. Akibat permasalahan internal tersebut, justru pengusaha logistik yang harus menanggung rugi.

"Ini gara-gara masalah in­ternal perusahaan pemerintah, pengusaha yang dirugikan. Perlu segera diselesaikan masalah ini dan jangan sampai terulang lagi," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengatakan, pengusaha harus menanggung rugi hingga ratusan miliar akibat mogoknya pekerja JICT. Apalagi, mogok para pekerja ini akan berlang­sung sampai Kamis, 10 Agus­tus 2017. "Iya, saya perkiraan per hari bisa sampai Rp 200 miliar lebih pengusaha rugi," ungkapnya.

Zaldy mengungkapkan, ter­ganggunya operasional logistik akan berdampak luas jika tetap dibiarkan. "Pasokan barang akan terganggu dan ancaman paling besarnya tentu pereko­nomian yang jadi tumbalnya," tuturnya.

Selain itu, kata Zaldy, mog­oknya pekerja JICT juga akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. "Ini cara buruk yang mengganggu minat investor. Maka harus segera diselesai­kan," tegasnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Wakil Ketua Bidang Dis­tribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Ap­trindo) Kyatmaja Lookman. Menurut dia, pengusaha truk harus menanggung kerugian Rp 60 miliar per pekan akibat lum­puhnya aktivitas pelabuhan jika demo jadi berlangsung selama seminggu.

Menurut dia, kerugian tersebut diakuinya akibat berkurangnya jumlah pengiriman barang. Jika sebelumnya ditaksir ada sekitar 15 trip dalam sebulan, maka dengan adanya aksi mogok akan kehilangan dua trip. "Nah, hasil hitungan kerugiannya dengan kehilangan dua trif itu mencapai Rp 60 miliar," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya ber­harap agar JICT dapat segera me­nyelesaikan seluruh permasala­hannya dengan para pekerjanya, agar tidak menimbulkan keru­gian bagi pihak lain, termasuk pengusaha truk."Sebab, pengu­saha truk tidak membebankan biaya lebih pada konsumen kita," terangnya.

Ganggu Ekspor

Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, akibat mogok ini kegiatan bongkar muat terganggu. Ujungnya, proses distribusi barang ekspor impor menjadi terhambat.

Benny menegaskan, harus ada langkah tegas yang diambil manajemen JICT untuk menye­lesaikan permasalah tersebut dengan segera. "Mogok meng­ganggu jalannya ekonomi," tegasnya.

Deputi V Bidang Koordi­nasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady mengatakan, aksi demo karyawan JICT terus terjadi berulang-ulang. Sebab, sebelum aksi mogok hari ini juga pernah jauh sebelumnya melakukan hal yang sama. "Bagi kami mengurusi masalah ekspor ini sangat disayangkan. Jangan sampai ekspor yang sudah begini tambah parah," jelas dia.

Edy berharap adanya langkah tegas dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aksi mogok, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perhubun­gan, dan PT Pelindo II. Selain itu, Edy juga meminta adanya pemerataan peran pelabuhan untuk mengurangi risiko, dan hingga saat ini para pengusaha sudah mulai melakukannya.

Untuk diketahui, kemarin, para pekerja PT JICT melakukan mogok. Rencananya mogok akan dilakukan selama sepekan atau sampai Kamis 10 Agustus 2017.

Mereka mogok sebagai bentuk tuntutan dibayarkannya sejum­lah kesepakatan yang dilakukan antara direksi JICT dan para karyawan. Kesepakatan itu ada­lah pembayaran bonus tahunan hingga kesepakatan lainnya yang telah dibuat antara pihak direksi dan para karyawan

Untuk mengantisipasi gang­guan pelabuhan, sebagai solusi sementara, manajemen JICT akhirnya mengalihkan proses bongkar muat ke beberapa termi­nal peti kemas lainnya, antara lain New Priok Container Terminal 1 (NPCT1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), TPK Koja, dan International. ***