Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro mengatakan, megaproyek ini masih dalam tahap persiapan konstruksi. Tepatnya, masih di tahap pembebasan lahan yang masih 55 persen. Artinya, masih 45 persen lahan yang harus dibebaskan. "Kalau KAI sudah tidak ada masalah tapi totalnya masih 55 persen (lahan yang sudah dibebaskan), jadi masih banyak sekali," kata Edi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/7).
Menurut dia, penertiban aset untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak memiliki kendala. Penertiban pun telah dilakukannya. "Kita tidak ada masalah, karena kita tinggal tertibkan saja. Kalau kita kan tidak pembebasan, tapi penertiban. Ada aset-aset kita yang ditempati orang sementara, ini kita tertibkan. Itu cuma 9 hektare," ujarnya.
Masalah selanjutnya adalah sektor pendanaan. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo mengatakan, pinjaman dana dari China Development saat ini belum dapat dicairkan. Salah satu kendalanya adalah persoalan lahan yang akan menjadi stasiun kereta cepat di Halim Perdanakusuma. Hal ini pun masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. "Makanya baru awal Agustus akan menyerahkan semua persyaratannya," ujarnya. Setelah persyaratan ini keluar, dana pinjaman dari China Development Bank diharapkan dapat segara cair.
Progres kereta cepat itu diamini Rini. Percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terhambat pembebasan lahan. Hingga 1,5 tahun proyek ini berjalan, baru 55 persen lahan yang sudah dibebaskan. Menurut dia, dalam rapat terbatas Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membantu mempercepat proses pembebasan lahan.
Kendati begitu, Rini menjamin pembebasan lahan tidak akan mempengaruhi proses penarikan pinjaman dari China Development Bank untuk proyek senilai 4,5 miliar dolar AS ini. Sebab, syarat dari bank tersebut, pinjaman bisa cair jika lahan minimal bisa bebas sebesar 53 persen. "Kami juga melaporkan bahwa target kami untuk penarikan bisa dilakukan di akhir minggu pertama Agustus," ujar Rini.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menganggap pemerintah terlalu memaksakan proyek kereta cepat. Dia menyarankan, pemerintah menyetop proyek ini daripada mangkrak dengan menyisakan utang. "Lupakan sajalah, ini bisa dikorupsi juga. Kalau pun bisa dibangun, biayanya sangat besar. Hasilnya nggak ketutup," ujar Agus kepada
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Agus menjelaskan, sejak awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek pemerintah sehingga pendanaannya tidak berasal dari APBN. Proyek ini adalah proyek bisnis antara BUMN Indonesia dan China. Meski bukan proyek pemerintah, namun dimasukkan dalam daftar proyek strategis nasional di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dia menilai itu sangat janggal.
Untuk diketahui, nilai proyek kereta cepat senilai 5,1 miliar dolar AS atau setara Rp 67,8 triliun (kurs 13.300). Struktur dananya 75 persen atau Rp 50,8 triliun berasal dari China Development Bank (CDB). Sisanya 25 persen berasal dari modal perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). ***
Menteri BUMN Rini Soemarno sepertinya sedang dipusingkan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, proyek yang dilaunching Presiden Jokowi Januari 2016, kini masih terkendala pembebasan lahan yang membutuhkan dana besar. Beruntung, utang dari China sebesar Rp 13 triliun bakal cair bulan depan sehingga proyek tersebut bisa jalan lagi. Kalau proyek ini, Rini diprediksi selamat dari kritikan yang terus menyerangnya. 
BERITA TERKAIT: