Gaikindo Minta Insentif & Jaminan Pasokan Setrum

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, sudah mendengar kabar munculnya lampu hijau dari pemerintah tentang implementasi mobil listrik. Sebagai pelaku usaha, Gaikindo menilai positif wa­cana tersebut dan mendukung pemerintah untuk kemajuan industri otomotif nasional.

Meski begitu, kata Yohannes, rencana pemerintah itu harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah juga, terutama in­frastruktur pendukung mobil lis­trik seperti pasokan setrumnya.

"Yang dimaksud lampu hijau harus jelas. Kami siap-siap saja, bikin mobil tanpa sopir juga bisa tapi pemerintah siap nggak untuk infrastrukturnya," kata Yohannes kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, infrastruktur bagi pelaku usaha adalah hal utama sebelum memproduksi mobil. Sebab, jika mobilnya sudah ada tapi bahan bakarnya dalam hal ini pasokan listriknya tidak ada, tentu akan merugikan konsumen.

"Stok harus cukup lalu distri­businya lancar. Jangan sampai industri sudah siap tapi saat mau dikirim ada kota yang tidak bisa menerima karena nggak punya infrastruktur pengisi listriknya," ujar Yohannes.

Selain infrastruktur, pemer­intah juga harus menyiapkan hal teknisnya, seperti uji tipe untuk pengujian secara teknis. "Gaikindo siap kapan pun pe­merintah minta produksi mobil listrik," tukasnya.

Menteri Perindustrian Air­langga Hartarto mengakui, produksi massal mobil lis­trik membutuhkan biaya tidak sedikit. Maka dari itu, dia mengatakan, insentif pemer­intah sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana ini.

"Mobil listrik itu kan mahal. Mobil listrik itu harus ada insen­tif dari pemerintah," ujarnya.

Dia menegaskan, sesungguh­nya proyek mobil listrik sudah ada dalam peta jalan atau road­map Kementerian Perindustrian untuk pengembangan industri otomotif. Untuk pengembangan mobil listrik, pihaknya akan mengembangkan industri pen­dukung mobil listrik di dalam negeri. "Tentunya kita akan lihat dari pengembangan industri mo­tor elektrik Indonesia. Seperti, pengembangan industri baterai di Indonesia," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igna­sius Jonan mengatakan, tengah mempertimbangkan konsep penyediaan energi untuk mobil listrik melalui baterai yang bisa dibeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Setelah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo, Kementerian ESDM akan me­nyusun rancangan kebijakan dalam bentuk peraturan presi­den mengenai pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon.

"Teknologi baterai itu penting. Semua 6.000 SPBU di Indonesia nantinya bisa menyediakan bat­erai. Setiap mobil listrik masuk SPBU tidak untuk mengisi bahan bakar, tetapi mengganti baterai. Jadi baterai daya kosong bisa dilepas, lalu menukarnya dengan baterai yang terisi. Kon­sumen harus membayar baterai tersebut," kata Jonan.

Jonan menjelaskan, sistem jual beli baterai untuk mobil listrik akan serupa dengan gas tabung di mana pembeli hanya perlu membawa gas kosong lalu menukarnya den­gan gas terisi di SPBU mana pun khususnya milik dan bek­erja sama dengan Pertamina. Penjualan baterai di SPBU akan lebih efektif dan efisien karena pemilik mobil listrik tidak perlu mengisi ulang daya terlalu lama di SPBU.

Sebelumnya, Menteri Koordi­nator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mendorong Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar serius untuk mengembangkan proyek mobil listrik. Menurut Luhut, mobil listrik perlu dikembang­kan dalam negeri, agar Indo­nesia bisa menjadi negara pro­dusen mobil ramah lingkungan ini. ***